PARLEMEN

Tak Dilibatkan Presiden, Masinton: KPK Tak Perlu Tau Sosok Menteri Kabinet Baru

Masinton: KPK Tak Perlu Tahu Sosok Menteri Kabinet Jokowi

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan bahwa KPK tidak harus mengetahui sosok menteri kabinet baru Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Sebaba, penyusunan kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden.

“Prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak boleh dibagi-bagi ke siapa pun. Jadi, KPK tidak boleh kepo, tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh Presiden,” kata Masinton, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/10).

Masinton mengakui pada 2014, Jokowi menggunakan ‘jasa’ KPK mengupas rekam jejak calon menteri. Pasalnya, ada delapan kandidat yang diberi label merah oleh Lembaga Antirasuah.

Namun, dia mengeklaim label tersebut sudah tidak ada lagi proses hukum terhadap delapan orang yang ditandai KPK juga tidak jelas. Padahal, Komisi Antikorupsi menganggap mereka bermasalah secara hukum.

“Mungkin Presiden berangkat dari pengalaman itu, jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karier,” beber dia.

Menurut Masinton, Presiden punya banyak mata dan telinga menyaring kandidat menteri. Jokowi pasti punya penilaian khusus, sehingga tak perlu melibatkan KPK atau PPATK.

“Karena presiden punya banyak instrumen, untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti,” pungkasnya.

Recent Posts

Sambut Hari Raya Idul Adha, Pertamina Patra Niaga Tambah Pasokan 7,4 Juta Tabung LPG 3 Kg

MONITOR, Jakarta - Menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H, Pertamina Patra Niaga kembali memastikan…

4 jam yang lalu

Ini Petunjuk Ibadah bagi Jemaah Haji Wukuf!

MONITOR, Jakarta - Pada fase Wukuf, ada 1.392 jemaah haji Indonesia dari kloter (kelompok terbang)…

7 jam yang lalu

Israel Serang RS Indonesia di Gaza, DPR Desak PBB Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengecam serangan militer Israel terhadap Rumah Sakit…

9 jam yang lalu

DPR Minta Oknum Daerah yang Lakukan Pembiaran Tambang Ilegal di Gunung Kuda Cirebon Juga Diusut!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti insiden longsor yang merenggut 21…

11 jam yang lalu

Kementerian UMKM dan Kongres Advokat Indonesia Kerja Sama Pendampingan Hukum bagi UMKM

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepakat bekerja sama dengan Kongres…

11 jam yang lalu

DPR Kritik Program Bantuan Subsidi Upah, Banyak Pekerja Rentan Terabaikan Karena Tak Punya BPJS Ketenagakerjaan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengkritik program Bantuan Subsidi Upah (BSU)…

12 jam yang lalu