MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Umum Amanah Perisai Nusantara, Ahmad Ahyar menilai pencopotan Kolonel Kavaleri Hendi Suhendi sebagai Komandan Kodim (Dandim) 1417/Kendari adalah suatu reaksi yang sangat berlebihan. Menurutnya, sikap reaktif itu tidak tepat dilakukan TNI sebagai salah satu institusi negara.
“Saya kira ini lebih tepat disebut sebagai reaksi berlebihan, melampaui prosedur yang diatur oleh undang-undang. Mengapa? Karena dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tanpa pemeriksaan yang cukup, dan kurang mengindahkan asas praduga tidak bersalah yang jelas diatur dalam undang-undang?” ucap Ahyar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, (14/10).
Ahyar menambahkan, proses pencopotan itu dilakukan sebelum ada upaya penegakan hukum apa pun yang dilakukan terhadap istri Hendi, menurutnya, bagaimanapun istri Hendi ini sipil dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. Termasuk hak politik dan kebebasan berekspresi.
“Jadi jika istri Kolonel Hendi dianggap melanggar hukum, si istrilah yang harusnya menanggung perbuatannya” kata Ahyar.
“Meski di sisi lain, masalah moral dan etika yang diduga menjadi pangkal persoalan juga tidak dapat dibenarkan, kondisi ini menyebabkan spekulasi berkembang terkait apa yang sesungguhnya terjadi” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Irma Zulkifli Nasution menulis di media sosial Facebook yang diduga terkait insiden penusukan Wiranto. Namun Irma sama sekali tidak menyebut nama Wiranto dalam postingan tersebut.
Ada dua postingan Irma Zulkifli Nasution yang dianggap nyinyir ke Wiranto hingga berbuntut pada karir suaminya.
Postingan pertama tertulis “Jangan cemen pak, kejadianmu tak sebanding dengan berjuta nyawa yg melayang”. Postingan kedua, tertulis “Teringat kasus pak setnov, bersambung rupanya, pake pemeran pengganti”
