MONITOR, Jakarta – Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (Dema-U) Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang KPK. Bahkan, mereka memberi waktu bagi Jokowi mengeluarkan Perppu KPK sebelum Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 nanti.
Wakil Presiden Dema UIN Jakarta Riski Ari Wibowo mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan unjuk rasa dengan mendorong massa yang lebih besar agar Jokowi mengeluarkan Perppu tentang KPK sebelum aturan habis waktu batas akhir revisi UU KPK oleh DPR dan Pelantikan Presiden Joko Widodo periode kedua.
“Kalau Presiden Jokowi dilantik kembali sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober belum juga mengeluarkan Perppu tentang KPK, secara otomatis hasil revisian UU KPK oleh DPR sah. Oleh karena itu, mahasiswa harus turun ke jalan mendorong Presiden dengan jumlah massa yang lebih besar guna menyelamatkan semangat Reformasi,” ucap Riski, Senin (14/10).
Dia pun menilai, tidak ada alasan bagi Presiden Jokowi untuk menunda terbitnya Perppu KPK. Pasalnya, revisi UU KPK oleh DPR cacat prosedural dan substansi.
“Revisi UU KPK oleh DPR ini kan sudah cacat. Prosesnya dibuat dengan suasana tertutup, tergesa-gesa, dan tanpa melibatkan KPK sebagai stakeholder utama yang diatur dalam UU, bahkan revisi UU KPK tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Harusnya tidak ada alasan lagi bagi Presiden takut mengeluarkan Perppu,” kata Riski.
Lanjut Riski, keluarnya hasil survei LSI, yang hampir 76,3 persen publik ingin Jokowi menerbitkan perppu. Survei juga menunjukkan bahwa Sebanyak 70,9 persen publik menilai UU KPK yang baru melemahkan KPK. Seharusnya, kata Riski, ini menjadi masukan untuk Presiden.
Menurutnya, Presiden tidak perlu khawatir ancaman dari dalam, justru Jokowi seharusnya memperhitungkan reaksi rakyat mulai mahasiswa aktivis dan elemen sipil yang mulai bergelombang dan tak surut berunjuk rasa turun ke jalan,
“Gerakan dengan tagline #ReformasiDikorupsi ini kan terus mengembang dan menjadi besar di sejumlah daerah, dan juga terkonsentrasi di depan Gedung DPR/MPR. Bahkan sudah memakan korban. Presiden harusnya melihat reaksi tersebut,” tutup Riski.
