MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Teman Jokowi, Samsul B Ibrahim mengatakan Kondisi sosial ekonomi di Indonesia saat ini memiliki banyak masalah dalam hal pengangguran dan kemiskinan, ketimpangan sosial, disparitas pembangunan antar wilayah, penderita gizi buruk, daya saing dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) rendah serta kerusakan lingkungan.
Atas berbagai problematika tersebut menurut Samsul dibutuhkan sosok komprehensif yang mumpuni dan detail tentang persoalan ekonomi dan kelautan di Indonesia. Pasalnya potensi sektor ekonomi kelautan yang melimpah belum sepenuhnya dioptimalkan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau saat ini pemerintah sulit keluar dari pertumbuhan ekonomi yang mentok di 5 persen, pemerintah harus melakukan optimalisasi sektor kelautan menuju pertumbuhan ekonomi 7 persen,” kata pria kelahiran Aceh tersebut dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/10/2019).
Salah satu nama yang dinilai Samsul cukup mumpuni di sektor kelautan dan perikanan adalah Ketua DPP PDIP yang juga mantan menteri kelautan dan perikanan, Rokhmin Dahuri. Samsul menilai pria kelahiran Cirebon 16 November 1958 itu memiliki pengalaman sekaligus keahlian sebagai Guru Besar Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB).
“Beliau sebagai Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) yang juga Ketua Dewan Pakar Pengurus Himpunan Pengusaha Nahdliyin ini memiliki pengalaman dan kemampuannya akan mampu dan sangat bisa berbuat banyak untuk mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Muhamad Karim mengatakan, bila selama periode pertama Pemerintah Jokowi pembangunan perikanan difokusukan pada upaya pemberantasan kejahatan perikanan, Dosen Universitas Trilogi itu berharap pada periode kedua peran pengembangan budi daya perikanan memiliki potensi dan kontribusi besar bagi ekonomi nasional.
“Nawacita pertama tentang poros maritim, budaya maritim terabaikan hanya sebatas sail. Budaya maritim ini bisa diterapkan dalam konteks pendidikan dari paud hingga pendidikan tinggi,” ujarnya.
Karim menegaskan, jika orientasi kedepan arah pemerintahan adalah peningkatan SDM unggul maka sosok menteri haruslah bisa mendorong sumber daya manusia (SDM) terutama di bidang perikanan budidaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“SDM perikanan yang kita miliki masih di bawah standar yang kita inginkan. Jadi, menurutnya, dalam 5 tahun terakhir ini belum ada peningkatan pendidikan SMK di bidang kelautan perikanan dan jumlahnya masih terbatas,” ungkapnya.
“Bahkan untuk universitas sendiri belum memiliki yang spesifik berbeda dengan Cina dan Korea Selatan. Disana sudah maju sebab sekolah spesifik dengan kelautan perikanan,” tambahnya.
Karim menilai Rokhmin Dahuri bisa menjadi salah satu kandidat tepat untuk Menteri Perikanan dan Kelautan. “Saya tidak pungkiri, karena kalau melihat kapasitasnya Beliau memang memadai, layak ada di Kabinet,” tandasnya.
