MONITOR, Jakarta – Direktur Eksekutif Lima Political and Communication Strategies, Andi Anggana menilai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 hingga saat ini belum memperlihatkan kinerja maksimalnya, pasca pelantikan.
Pasalnya, banyak kebijakan yang seharusnya sudah mulai dibahas dan diputuskan, seperti APBD 2020 dan pemilihan wakil gubernur masih belum terlihat ujungnya.
“Progres kerja yang dilakukan para anggota DPRD DKI Jakarta belum membahas kebutuhan dasar pembiayaan di mata anggaran APBD DKI 2020,” kata Andi Anggana, di Jakarta, Minggu (6/10).
“Pembahasan ini dibutuhkan, mengingat saat ini sudah masuk bulan Oktober. Jika terlalu lama, bagaimana membahas secara detail anggaran yang ada?” tanya alumni FISIP UIN Jakarta ini.
Andi mendorong agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) 2020 harus segera dikebut.
“Semua anggota dewan harus memperhatikan ini. Jangan cuma dibicarakan dipublik, tapi dorong secara internal, lakukan lobi-lobi ke tiap anggota dewan yang lain secara lintas fraksi untuk membahas ini. Ini hampir Rp 96 triliun loh, sangat besar!” kritik dia.
Jika pembahasan APBD 2020 terlambat dibahas, kata Andi, dapat mengakibatkan anggaran yang disahkan nantinya, besar kemungkinan tidak cermat dalam bentuk poin-poin detail pembiayaan.
“Ini berakibat fatal, bisa boros kalau tidak cermat dan terlalu buru-buru. Hasilnya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Rakyat yang rugi,” pungkas Andi.
