ICAI 2019 dorong Pemerintah dongkrak Potensi Produksi Perikanan Budidaya

Ketum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Prof. Rokhmin Dahuri, saat menyampaikan keynote speech pada acara International Conference of Aquaculture Indonesia (ICAI) 2019 di Hotel Mercure, Surabaya. Jum’at (4/10/2019).

MONITOR, Surabaya – Pemerintah didorong untuk serius dalam upaya memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan khususnya dari sektor perikanan budidaya atau akukultur yang memiliki potensi produksi paling besar di dunia.

Demikian disampaikan Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Prof. Rokhmin Dahuri, saat menyampaikan keynote speech “A Productive, Clean, Green, Blue and Inclusive Industriization Toward Sustainable Aquaculture Development” pada acara Konferensi Internasional Akuakultur atau International Conference of Aquaculture Indonesia (ICAI) 2019 di Hotel Mercure, Surabaya. Jum’at (4/10/2019).

“Indonesia memiliki potensi produksi perikanan budidaya atau akuakultur terbesar di dunia dengan potensi sekitar 100 juta ton per-tahun diatas China. Namun dari sisi produksi kita saat ini berada di posisi kedua,” ujar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.

ICAI 2019 sendiri merupakan forum internasional akukultur tahunan membahas pembangunan dan pengembangan sektor perikanan budidaya. Tahun ini ICAI 2019 dihadiri oleh sekitar 300 peserta dari 16 negara dan berbagai kalangan seperti peneliti, dosen, pengusaha, pemerintah, mahasiswa, dan LSM. 

ICAI 2019 sendiri menjadi penting dan strategis bagi Indonesia salah satunya terkait pembangunan dan pengembangan akuakultur bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui forum bisnis. “Di ICAI ini juga ada forum bisnis sektor budidaya seperti kerapu dari budidaya ikan tangkap, udang khususnya vaname, lele, ikan patin dan nila yang nanti akan dibahas dari hulu dan hilir,” ungkap Prof Rokhmin yang juga guru besar IPB itu.

Forum ICAI 2019 nantinya akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam upaya membangun sektor akukultur agar berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. “Jika rekomendasi atau jurus-jurus pengembangan akuakultur itu dapat diterapkan oleh pemerintah, kita optimistis sektor tersebut mampu menyumbangkan minimal 2 persen pertumbuhan ekonomi,” katanya.

“Jadi kalau saat ini pemerintah sulit keluar dari pertumbuhan ekonomi yang hanya mentok di 5 persen, maka dengan optimalisasi pembangunan sektor akuakultur menuju pertumbuhan 7 persen insyaAllah akan mudah tercapai,” tambah ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan itu.

Salah satu isu penting yang juga menjadi pembahasan dalam ICAI 2019 tandas Rokhmin juga menyangkut soal sustainability atau kelestarian lingkungan dalam pembangunan dan pengembangan sektor akuakultur dimana dalam implementasinya tidak boleh melampaui daya dukung lingkungan.

“Pembangunan Akuakultur (laut atau offshore, Payau/tambak, air tawar seperti waduk maunpun kolam) prinsipnya tidak boleh melampaui daya dukung lingkungan. Setiap kawasan kita sudah punya perhitungan daya dukungnya,” tegasnya.

Sebagai contoh, Rokhmin mengatakan bahwa setiap permukaan danau atau perwadukan sesuai aturan daya dukung lingkungan maksimal untuk keramba jaring apung adalah 10 persen. “Jangan sampai seperti waduk cirata yang sudah 60 persen sehingga selain fungsi irigasinya berkurang juga merugikan untuk dunia perikanan karena setiap tahun terjadi up failing atau pembalikan masa air dimana zat beracun naik ke atas dan membuat ikan banyak yang mati,” tandasnya.

“Untuk itu kita minta pemerintah harus hadir komitmen menjalankan aturan, tapi juga bukan dengan main larang ini larang itu. Harus dengan tawaran solusinya juga untuk masyarakat,” pungkasnya.