Jabat Ketua, Bamsoet: 10 Pimpinan MPR Mensyaratkan Sinergi Setiap Perwakilan

MONITOR, Jakarta – Pasca terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024 Bambang Soesatyo (Bamsoet) membuka kembali sidang yang awalnya dipimpin oleh pimpinan sementara MPR RI.

Dalam sambutannya, Bamsoet mengatakan bahwa dengan komposisi 10 pimpinan MPR periode ini mensyaratkan adanya sinergi dari setiap perwakilan.

Karena itu, kami berharap sikap gotong royong selalu terbina dari tiap-tiap anggota dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya. 

“Musyawarah mufakat adalah nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang harus selalu dikedepankan dalam proses pengambilan keputusan di lembaga yang terhormat ini,” kata Bamsoet dari meja pimpinan sidang paripurna MPR RI, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (3/10) malam.

“Dengan demikian, MPR hari ini terbuka sebagai ruang hangat untuk mengkaji berbagai gagasan mengenai persoalan bangsa dan Negara,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Bamsoet mengingatkan bahwa MPR sebagai lembaga Negara yang mencerminkan penjelamaan seluruh rakyat Indonesia. Di lembaga ini berhimpun anggota DPR yang mewakili partai-partai politik dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili daerah-daerah seluruh Indonesia. 

Oleh karena itu, imbuh dia, mari bersama-sama menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, tempat untuk membicarakan masalah-masalah mendasar dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

“Rumah untuk mengamankan ideologi Pancasila, melaksanakan Konstitusi, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengawal tegaknya kehidupan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.

“Tekad dan semangat untuk melaksanakan ideologi Pancasila tidak boleh pudar, melainkan harus tetap menyala dan terus kita mantapkan,” sebutnya lagi.

Dalam kesempatannya, Bamsoet mengatakan bahwa tantangan yang akan hadapi semakin bertambah berat, karena banyak generasi muda yang tidak lagi mengenal Pancasila. Bahkan ada diantara mereka yang lebih menyukai ideologi lain daripada ideologi bangsanya sendiri.

“Sehingga banyak ditemukan adanya tindakan intoleran serta sikap dan perilaku yang semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila,” ungkapnya.

Dirinya mengharap MPR ke depan mampu menunjukkan eksistensinya dalam mengatasi persoalan-persoalan ideologis di tengah masyarakat. Tugas ini termaktub dalam revisi UU MD3, yakni memasyarakatkan empat pilar: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Dan dengan melihat perkembangan dunia global dan pesatnya teknologi informasi, MPR juga diharapkan menjadi lembaga terdepan memimpin penguatan Empat Pilar Indonesia secara luas.

“Oleh karena itu, kami sangat berharap, tugas yang cukup berat ini mendapatkan dukungan penuh dari seluruh anggota MPR, yang juga berperan sebagai agen Empat Pilar di daerah pemilihannya masing-masing,” pungkasnya.