MONITOR, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong para Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia untuk mengantisipasi dan mencegah anak-anak dimanfaatkan dalam unjuk rasa.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti berharap, para Kadisdik diharapkan mengeluarkan edaran kepada para kepala sekolah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi para siswanya.
“Khusus Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang anak-anaknya merupakan bagian dari massa aksi 25 September 2019, KPAI mendorong ketiga Kadisdik mengeluarkan edaran kepada para kepala sekolah yang anaknya menjadi peserta aksi untuk wajib di penuhi hak atas pendidikannya,” ujar Retno Listyarti, Jumat (27/9).
“Jangan mengeluarkan siswa karena jadi peserta aksi demo, karena anak-anak tersebut sebagian besar hanya ikut-ikutan,” tambahnya.
Ia pun mengatakan, ajakan aksi demo terus menerus muncul di media sosial dengan berbeda kelompok dan kepentingan hampir di seluruh daerah di Indonesia, sehingga KPAI mendorong Mendikbud RI dan Menteri Agama RI untuk membuat sudart edaran kepada seluruh kepala Dinas Pendidikan di Indonesia.
“Baik Disdik Provinsi maupun kabupaten/Kota agar menyampaikan kepada para kepala sekolah dan para guru untuk mengantisipasi keterlibatan para siswanya dalam berbagai aksi demo tersebut yang berpotensi membahayakan anak,” tandasnya.
