Eks Sekjen PSI, Raja Juli Antoni (dok: politiktoday)
MONITOR, Jakarta – Penolakan kelompok masyarakat dan mahasiswa atas beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) yang kini dibahas DPR menuai sorotan Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni.
Toni, demikian sapaan Raja Juli, menilai DPR terkesan memaksakan untuk segera mengesahkan RUU berpolemik itu. Padahal, dikatakan Toni, waktu masa jabatan anggota DPR tidak lama lagi.
“Waktu dan legitimasi kalian sudah habis, kenapa harus terus ngotot sahkan RUU di atas?” tanya Toni, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/9)?
Ia menambahkan, Presiden Jokowi sejauh ini sudah menampung aspirasi rakyat. Dimana, orang nomor wahid itu meminta DPR untuk menunda empat RUU berpolemik untuk disahkan.
RUU tersebut, lanjut Toni, diantaranya adalah RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan.
“Pak Jokowi mendengar aspirasi rakyat, beliau minta pengesahan 4 RUU ditunda yakni RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan,” terangnya.
MONITOR, Jakarta - Musik dapat menjadi ruang perjumpaan lintas bangsa dan budaya ketika dunia diwarnai…
MONITOR - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat kemandirian dan…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Kemnaker Peduli Bencana terus memberikan dukungan kepada masyarakat…
MONITOR, Depok — Mahasiswa Universitas Islam Depok (UID), Sutan Akhyar Rajabi, berhasil meraih Juara 1…
MONITOR, Jakarta - Guru Besar Pemikiran Pendidikan Islam Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta sekaligus Pendiri Jaringan…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk membagikan pengalaman langsung mengenai pengelolaan bisnis dan…