Eks Sekjen PSI, Raja Juli Antoni (dok: politiktoday)
MONITOR, Jakarta – Penolakan kelompok masyarakat dan mahasiswa atas beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) yang kini dibahas DPR menuai sorotan Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni.
Toni, demikian sapaan Raja Juli, menilai DPR terkesan memaksakan untuk segera mengesahkan RUU berpolemik itu. Padahal, dikatakan Toni, waktu masa jabatan anggota DPR tidak lama lagi.
“Waktu dan legitimasi kalian sudah habis, kenapa harus terus ngotot sahkan RUU di atas?” tanya Toni, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/9)?
Ia menambahkan, Presiden Jokowi sejauh ini sudah menampung aspirasi rakyat. Dimana, orang nomor wahid itu meminta DPR untuk menunda empat RUU berpolemik untuk disahkan.
RUU tersebut, lanjut Toni, diantaranya adalah RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan.
“Pak Jokowi mendengar aspirasi rakyat, beliau minta pengesahan 4 RUU ditunda yakni RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan,” terangnya.
MONITOR, Jakarta - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua…
MONITOR, Bogor - Pembangunan sektor agro-maritim Indonesia harus berakar pada nilai-nilai Qur’ani yang terintegrasi antara…
MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama kembali menggelar Program Salat Tarawih…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyampaikan tiga poin instruksi strategis bagi…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan duka cita mendalam sekaligus…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia mempertegas komitmennya dalam membawa pendidikan Islam ke panggung…