Eks Sekjen PSI, Raja Juli Antoni (dok: politiktoday)
MONITOR, Jakarta – Penolakan kelompok masyarakat dan mahasiswa atas beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) yang kini dibahas DPR menuai sorotan Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni.
Toni, demikian sapaan Raja Juli, menilai DPR terkesan memaksakan untuk segera mengesahkan RUU berpolemik itu. Padahal, dikatakan Toni, waktu masa jabatan anggota DPR tidak lama lagi.
“Waktu dan legitimasi kalian sudah habis, kenapa harus terus ngotot sahkan RUU di atas?” tanya Toni, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/9)?
Ia menambahkan, Presiden Jokowi sejauh ini sudah menampung aspirasi rakyat. Dimana, orang nomor wahid itu meminta DPR untuk menunda empat RUU berpolemik untuk disahkan.
RUU tersebut, lanjut Toni, diantaranya adalah RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan.
“Pak Jokowi mendengar aspirasi rakyat, beliau minta pengesahan 4 RUU ditunda yakni RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan,” terangnya.
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendampingi masyarakat, khususnya…
MONITOR, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, upaya…
MONITOR, Jakarta - Peringatan Hari Ibu dimaknai secara reflektif oleh Pusat Studi Islam, Perempuan, dan…
MONITOR, Jakarta - Dalam rangka memastikan kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama periode Natal…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia menyalurkan bantuan bagi 11.772 mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. memprediksi puncak arus lalu lintas (lalin) meninggalkan…