Eks Sekjen PSI, Raja Juli Antoni (dok: politiktoday)
MONITOR, Jakarta – Penolakan kelompok masyarakat dan mahasiswa atas beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) yang kini dibahas DPR menuai sorotan Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni.
Toni, demikian sapaan Raja Juli, menilai DPR terkesan memaksakan untuk segera mengesahkan RUU berpolemik itu. Padahal, dikatakan Toni, waktu masa jabatan anggota DPR tidak lama lagi.
“Waktu dan legitimasi kalian sudah habis, kenapa harus terus ngotot sahkan RUU di atas?” tanya Toni, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/9)?
Ia menambahkan, Presiden Jokowi sejauh ini sudah menampung aspirasi rakyat. Dimana, orang nomor wahid itu meminta DPR untuk menunda empat RUU berpolemik untuk disahkan.
RUU tersebut, lanjut Toni, diantaranya adalah RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan.
“Pak Jokowi mendengar aspirasi rakyat, beliau minta pengesahan 4 RUU ditunda yakni RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan,” terangnya.
MONITOR, Jakarta - Digelar sejak 2020, PT Pertamina (Persero) melalui program UMK Academy telah berhasil…
MONITOR, Jakarta - Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada bulan Maret 2025 masih berada…
MONITOR, Jakarta - Upaya apresiasi kepada konsumen pada Lebaran terus dilakukan Pertamina Patra Niaga, kali…
MONITOR - Tokoh Nasional Putra Daerah Cirebon yang juga anggota DPR RI 2024 - 2029,…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan ucapan selamat Hari Raya…
MONITOR, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keras tindakan junta…