MONITOR, Jakarta – Politikus Gerindra Rachel Maryam mendesak agar pemerintah bertanggung jawab penuh atas bergulirnya wacana pengesahan RUU KUHP. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo belum lama ini meminta DPR agar menunda pengesahan RKUHP tersebut.
Jokowi juga mengatakan, ada sejumlah pasal yang dinilai bermasalah dan harus dikaji kembali berdasarkan aspirasi masyarakat. Mengenai hal ini, Rachel pun menilai bahwa keputusan pemerintah semacam dagelan.
“Dagelan gak sih. RUU KUHP itu usulan pemerintah. Pemerintah yang mau dan Jokowi adalah pimpinan tertinggi pemerintah,” kata Rachel Maryam dalam keterangannya, Senin (23/9).
Rachel pun meminta agar Jokowi tak hanya menunda keputusan pengesahan RUU KUHP, melainkan harus menarik dan membatalkannya. Ia menilai, sikap pemerintah saat ini hanya basa-basi belaka.
“Mustinya kalau memang merasa RUU ini bermasalah, Jokowi minta RUU ini ditarik saja oleh pemerintah, dibatalkan. Bukan hanya ditunda. Basa basi aja,” tukas Rachel Maryam.
MONITOR, Jakarta - Keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Keterbukaan informasi…
MONITOR, Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua…
MONITOR, Jakarta - Dipanggilnya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Fahmi hakim ketua DPRD Provinsi…
MONITOR, Jakarta - Pemilih muda diperkirakan akan memainkan peran penting dalam menentukan hasil Pemilihan Kepala…
MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI telah menetapkan lima pimpinan KPK terpilih dan lima…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa guru adalah pahlawan sejati. Hal tersebut…