PARLEMEN

Masyarakat Rugi, Gerindra Desak Pemerintah Segera Atasi Karhutla

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo meminta kepada pemerintah segera menangani masalah karhutla sesegera mungkin. Bambang mengatakan, masalah karhutla ini sudah banyak merugikan masyarakat.

Terlebih lagi, asap sudah menyelimuti sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan. Sehingga mengganggu aktivitas masyarakat hingga aktivitas penerbangan,” kata Bambang Haryo, Kamis (19/9).

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 48 Ayat 1, pemerintah sudah jelas memiliki kewajiban untuk menjaga hutan.

Atas kejadian ini, Legislator dapil Jawa Timur I ini mengatakan sudah banyak kerugian yang dialami masyarakat, mulai dari transportasi jalan, kesehatan masyarakat, juga masalah pariwisata.

“Dampak dan kerugian akibat karhutla seharusnya dapat dihindari bila saja titik-titik api yang muncul langsung dipadamkan sejak dini, sebelum menyebar dan membesar seperti sekarang,” pungkasnya.

Recent Posts

Nyoblos Pilgub DKI, Puan Bersama Mega Optimistis

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyalurkan…

4 jam yang lalu

Kemenag Buka Pendaftaran PPIH Arab Saudi Tingkat Pusat, Catat Tanggal dan Syaratnya

MONITOR, Jakarta - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag membuka pendaftaran seleksi Petugas Penyelenggara…

6 jam yang lalu

Tingkatkan Pelayanan Kepada Pengguna Jalan, Jasa Marga Tambah Fasilitas di Rest Area

MONITOR, Purwakarta - Dalam rangka menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Jasa…

7 jam yang lalu

Kemenag Komitmen Kampanyekan Bahaya Judi Online

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pencegahan judi online (judol).…

8 jam yang lalu

Dukung MBG, KKP Gencarkan Pentingnya Gemar Makan Ikan ke Pelajar

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung penuh program pemenuhan gizi bagi para pelajar…

9 jam yang lalu

DPR Yakin TNI Pegang Teguh Prinsip Netralitas di Pilkada

MONITOR, Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tinggal menghitung hari yang digelar secara serentak…

10 jam yang lalu