BERITA

Gelar FNP Capim BPK, DPD: Jalankan Amanat Konstitusi

MONITOR, Jakarta – Wakil ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni mengatakan bahwa kegiatan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 62 calon pimpinan (Capim) badan pemeriksa keuangan (BPK) RI dalam rangka menjalankan amanat konstitusi.

“Jadi sesuai amanah UUD, UU MD3, dan amanah dari UU BPK, sebenarnya ini komite IV yang mendapatkan tugas dari lembaga DPD sedang mendapatkan tugas melakukan proses serangkaian pemberian pertimbangan terhadap calon pimpinan anggota BPK RI, yang metodenya dengan melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau dikenal dengan fit and proper test,” kata Siska kepada wartawan, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (16/9).

Lebih lanjut, ketika ditanyakan alasan komite IV melakukan FNP terhadap 62 Capim BPK atau bukan terhadap hasil seleksi Komisi XI DPR?. Siska menegaskan bahwa serangkaian kegiatan ini dalam rangka memberikan pertimbangan.

“Saya tegaskan bahwa serangkaian kegiatan memberikan pertimbangan terhadap seleksi kepada 62 Capim BPK yang dilakukan oleh komite IV. Lalu, kenapa 62? karena memang sesuai dengan surat menyurat dan dokumentasi yang disampaikan ke DPD RI pada tanggal 11 September 2019 ada 62 orang,” ujar senator dari Dapil Sumatera Selatan itu.

“Kemudian mengenai masalah yang di Komisi XI, di Parlemen DPR ada serangkaian kegiatan fit an proper yang telah dilakukan, menurut saya itu sudah ranah mereka. Di sini DPD melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan kami melakukan serangkaian kegiatan dalam memberikan pertimbangan terhadap 62 Capim BPK,” paparnya.

Tidak hanya itu, Siska juga menjelaskan bahwa hasil FNP yang dilakukan Komite IV akan diserahkan dalam rapat paripuna luar biasa DPD, pada tanggal 18 Septerber 2019 nanti.

“Sesuai rancangan jadwal yang telah kami buat, kegiatan pembuatan pertimbangan terhadap Capim BPK 16,17 terhadap Capim BPK, yang akan kami finalisasi pada 17 siang hingga 18 siang, dan nanti pada 18 siang sekitar pukul 15.00 kami (DPD) akan ada paripurna luar biasa dengan dua agenda. Pertama, menerima HAPSem BPK RI semeter II tahun 2018 dan juga kami menyerahkan hasil pertimbangan terhadap 62 Capim BPK,” pungkasnya.

Recent Posts

Agar Tak Seperti di Nepal, DPR RI Ingatkan Negara Harus Makin Baik Realisasikan Harapan Publik

MONITOR, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti…

3 jam yang lalu

DPR Minta Kapolri Bebaskan Pendemo yang Ditahan dan Temukan yang Hilang

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman mendesak Kapolri Jenderal Listyo…

3 jam yang lalu

Wamen Helvi: Transformasi Legalitas UMKM untuk Perluas Lapangan Kerja

MONITOR, NTB - Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, mengatakan transformasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah…

4 jam yang lalu

DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag 2026

MONITOR, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun…

5 jam yang lalu

LLDikti III Libatkan UPH Perkuat Perlindungan Psikologis Korban Kekerasan di Perguruan Tinggi

MONITOR, Jakarta - Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian lebih.…

7 jam yang lalu

Kemenag Laporkan Gratifikasi ke KPK

MONITOR, Jakarta - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, melaporkan…

8 jam yang lalu