MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (AMI) menggelar pembicaraan tertutup dengan para pembuat kebijakan utama Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di London, Inggris, Senin (16/9) waktu setempat.
Pada pertemuan itu, Gus AMI yang juga sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberi masukan kepada pemerintah Inggris seputar Islam, keamanan, dan migrasi.
Pertemuan itu difasilitasi oleh “Bayt Ar Rahmah”, sebuah organisasi dakwah Islam yang didirikan oleh K.H. A. Mustofa Bisri di North Carolina, Amerika Serikat, 2014 lalu.
Ada dua orang utusan “Bayt Ar Rahmah” yang ikut mendampingi Gus AMI dalam pertemuan tersebut.
Mereka berbicara serius dengan petinggi “Policy Exchange”, sebuah think tank Inggris yang paling berpengaruh di negara tersebut. Pertemuan itu digelar di kantor pusat Policy Exchange yang berdekatan dengan Istana Westminster.
Dalam pembicaraannya Gus AMI dan para pembuat kebijakan utama di Inggris mengeksplorasi peningkatan kerja sama di berbagai bidang antara Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris, termasuk hubungan diplomatik bilateral, perdagangan, keamanan dan geopolitik.
Bagi pemerintahan perdana menteri Inggris sendiri, Indonesia adalah mitra yang penting dan strategis, utamanya setelah mereka keluar dari Uni Eropa (Brexit). Inggris sangat menyadari betapa pentingnya menjalin hubungan dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Dalam satu tahun terakhir ini, partai-partai politik utama di Eropa telah memandang Partai Politik di Indonesia sebagai mitra penting, yang memiliki kemampuan dan otoritas keagamaan yang diperlukan untuk secara efektif mengatasi berbagai ancaman keamanan yang terkait dengan Islam, terorisme, dan migrasi.
Gus AMI mengatakan, keterlibatan NU di Eropa dirancang untuk mengoperasionalkan Deklarasi Gerakan Pemuda Ansor tentang peta jalan “Islam untuk Kemanusiaan” (“Al Islam lil Insaniyyah”).
“Islam untuk Kemanusiaan ini dilakukan dengan mendorong munculnya konsensus masyarakat untuk menolak setiap upaya memperalat Islam sebagai senjata politik,” kata Gus AMI.
Sebagai partai moderat, PKB sangat diapresiasi di dunia internasional. Bahkan pada 27 November 2018, PKB dipercaya menjadi anggota jaringan politik terbesar di dunia, Centrist Democrat International (IDC – CDI), yang gugus afiliasinya di Eropa adalah European People’s Party (Partai Rakyat Eropa).
“Pada tanggal 10 April 2019, Komite Eksekutif IDC – CDI dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang diajukan oleh PKB, yang mendukung agenda “Islam Untuk Kemanusiaan” dan misinya untuk mendorong “munculnya peradaban global yang ditegakkan diatas dasar penghargaan terhadap persamaan hak dan martabat bagi setiap manusia,” papar Gus AMI.
Sementara itu, seorang tokoh Muslim terkemuka yang bekerja dalam pemerintahan Inggris nengaku sangat bangga dan semakit bersemangat karena ada pemimpin parpol dan pimpinan MPR yang peduli terhadap kondisi dunia Islam, khususnya di Inggris.
“Sungguh membesarkan hati bahwa ada seorang pemimpin Muslim, Yang Mulia Bapak Muhaimin Iskandar, yang mengingatkan kita di sini, di Inggris, tentang ‘Islam Untuk Kemanusiaan’ yang selama ini merupakan wajah Islam yang kita hidupi bersama, tetapi sekarang berada di bawah ancaman dari kelompok-kelompok Islam transnasional yang berusaha merusak keharmonisan masyarakat kita,” kata seorang tokoh Muslim terkemuka yang bekerja dalam pemerintahan Inggris.
Pesan-pesan dari Gus AMI di Policy Exchange tersebut kemudian dibawa oleh dua orang utusan Bayt Ar Rahmah dalam sebuah pertemuan tertutup berikutnya di 10 Downing Street bersama pembantu-pembantu terdekat Perdana Menteri Boris Johnson.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…