MONITOR, Jakarta – Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 harus mampu membatah kecurigaan publik yang masih menjadi polemik saat ini.
Pembuktian itu, sambung dia, dengan menunjukan kinerja terbaiknya dalam pemberantasan korupsi untuk empat tahun ke depan.
“Kami memberikan apresiasi atas terpilihnya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi,” ucap Hasto dalam keterangan tertulisnya saat kunjungannya ke Sintang, Kalimantan Barat dalam rangka konsolidasi PDI Perjuangan, Jumat (13/9).
Masih dikatakan Hasto, pro dan kontra terkait pemilihan pimpinan KPK memang selalu terjadi dan menjadi bumbu tersendiri. Bahkan, di dalam internal KPK sendiri pun pasti terjadi gesekan.
Baginya, pembuktian bahwa tuduhan miring takkan terbukti lewat kinerja yang baik.
“Yang penting sebuah komitmen, karena publik akan melihatnya. Dan ini menjadi tanggung jawab bagi pimpinan yang terbaru untuk membuktikan kinerjanya,” papar dia.
Kinerja yang dimaksud, kata Hasto adalah dalam pemberantasan korupsi, terutama dalam melakukan pencegahan, melakukan edukasi dan sinergi dengan seluruh penegak hukum guna bersama-sama memerangi korupsi.
PDI Perjuangan, sambung dia, berharap agar seluruh jajaran pimpinan KPK yang baru dapat mengedepankan pemberantasan korupsi, melalui pencegahan yang didasarkan prinsip keadilan. Serta, yang penting adalah ketaatan kepada seluruh mekanisme hukum.
“Artinya, tidak boleh ada lagi penetapan tersangka secara tergesa-gesa tanpa melalui bukti-bukti yang kuat. Tidak boleh ada lagi mekanisme penyadapan yang ditujukan karena intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu,” ucapnya.
“Tidak boleh lagi ada kasus-kasus penetapan tersangka bertahun-tahun, tanpa ada sebuah kejelasan terhadap mekanisme hukumnya,” tandas Hasto.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menjalin kerja sama internasional dengan Leiden University, Belanda dalam peningkatan…
MONITOR, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas hambatan…
MONITOR, Jakarta - Momentum bulan suci Ramadhan menjadi faktor penting bagi penguatan ekonomi nasional, khususnya…
MONITOR, Jakarta - DPR RI menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama menegaskan bahwa zakat tidak boleh digunakan di luar ketentuan delapan…
MONITOR, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gelora Indonesia mengutuk keras aksi penusukan terhadap Advokat…