Ketua Presedium Indonesian Police Watch (IPW) melakukan RDPU dengan Komisi III DPR (Foto: Sapto)
MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebutkan, sebagai sebuah lembaga pemberantasan korupsi KPK seharusnya senantiasa memberikan contoh dan keyakinan kepada masyarakat akan tertib administrasi dan tertib keuangan.
Tetapi faktanya, sambung dia, status KPK yang wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukan lembaga institusi anti rasuah, sangatlah naif.
“Tidak tertib administrasi dan tidak tertib keuangan, sehingga bisa disimpulkan bahwa KPK yang berpotensi menyimpang dalam hal keuangan (korupsi),” kata Neta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), di Komisi III DPR, Selasa (10/9).
Bagaimana kemudian, sambung Neta, KPK sebagai ‘sapu kotor’ hendak tampil membersihkan korupsi?. Di sisi lain, imbuhnya, KPK pun tidak transparan kepada BPK dalam melaporkan sejumlah barang sitaan yang disita dari para tersangka korupsi.
“Ada sejumlah usaha (bisnis) tersangka korupsi yang disita KPK, hingga kini masih beroperasi tanpa kejelasan uang hasil pengelolaannya diberikan kepada siapa?,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan RI Jenderal (Purn)…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Dirjen Bimas Kristen serta perwakilan dari Forum…
MONITOR Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera merespons putusan Mahkamah Konstitusi…
MONITOR, Kendari - Dewan Pakar Pusat Studi Al-Qur’an (PSQ), Muchlis M. Hanafi, mengungkapkan, ajaran Al-Qur’an…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lonjakan kasus Influenza A yang tengah…
MONITOR, Kendari - Menteri Agama periode 2001–2004, Said Agil Husin Al Munawar, mengungkapkan bahwa Al-Qur’an…