Terima WDP dari BPK, IPW: Bukti KPK Tak Tertib Administrasi dan Keuangan

Ketua Presedium Indonesian Police Watch (IPW) melakukan RDPU dengan Komisi III DPR (Foto: Sapto)

MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebutkan, sebagai sebuah lembaga pemberantasan korupsi KPK seharusnya senantiasa memberikan contoh dan keyakinan kepada masyarakat akan tertib administrasi dan tertib keuangan.

Tetapi faktanya, sambung dia, status KPK yang wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukan lembaga institusi anti rasuah, sangatlah naif.

“Tidak tertib administrasi dan tidak tertib keuangan, sehingga bisa disimpulkan bahwa KPK yang berpotensi menyimpang dalam hal keuangan (korupsi),” kata Neta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), di Komisi III DPR, Selasa (10/9).

Bagaimana kemudian, sambung Neta, KPK sebagai ‘sapu kotor’ hendak tampil membersihkan korupsi?. Di sisi lain, imbuhnya, KPK pun tidak transparan kepada BPK dalam melaporkan sejumlah barang sitaan yang disita dari para tersangka korupsi.

“Ada sejumlah usaha (bisnis) tersangka korupsi yang disita KPK, hingga kini masih beroperasi tanpa kejelasan uang hasil pengelolaannya diberikan kepada siapa?,” pungkasnya.