Ketua Presedium Indonesian Police Watch (IPW) melakukan RDPU dengan Komisi III DPR (Foto: Sapto)
MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebutkan, sebagai sebuah lembaga pemberantasan korupsi KPK seharusnya senantiasa memberikan contoh dan keyakinan kepada masyarakat akan tertib administrasi dan tertib keuangan.
Tetapi faktanya, sambung dia, status KPK yang wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukan lembaga institusi anti rasuah, sangatlah naif.
“Tidak tertib administrasi dan tidak tertib keuangan, sehingga bisa disimpulkan bahwa KPK yang berpotensi menyimpang dalam hal keuangan (korupsi),” kata Neta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU), di Komisi III DPR, Selasa (10/9).
Bagaimana kemudian, sambung Neta, KPK sebagai ‘sapu kotor’ hendak tampil membersihkan korupsi?. Di sisi lain, imbuhnya, KPK pun tidak transparan kepada BPK dalam melaporkan sejumlah barang sitaan yang disita dari para tersangka korupsi.
“Ada sejumlah usaha (bisnis) tersangka korupsi yang disita KPK, hingga kini masih beroperasi tanpa kejelasan uang hasil pengelolaannya diberikan kepada siapa?,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Madrasah kembali menunjukkan peran strategisnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dan sains melalui…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pelaksanaan Diklat Petugas…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) siap memfasilitasi unit pengolahan ikan (UPI) yang…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon…
MONITOR, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menggelar Taklimat Presiden Republik Indonesia dengan Pimpinan Perguruan Tinggi…
MONITOR, Jakarta - Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, melakukan pemanggilan terhadap…