Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra
MONITOR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan tidak akan melantik calon anggota legislatif (Caleg) DPR dan DPD terpilih yang tidak menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), paling lambat 7 September nanti.
“Jika sampai 7 September tidak menyerahkan LHKPN, maka kami tidak memberikan nama yang bersangkutan untuk dilantik oleh Presiden sampai kemudian menyerahkan LHKPN,” kata Komisioner KPU Ilham Saputra, di Jakarta, Sabtu (31/8).
Tidak hanya itu, Ilham mengungkapkan pihaknya juga akan proaktif meminta partai politik agar mendorong kadernya yang terpilih untuk segera menyerahkan LHKPN. Pihaknya pun juga akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk meminta LHKPN dari anggota DPD yang belum menyerahkan.
“Kita tunggu, karena itu hari terakhir untuk menyerahkan LHKPN ke KPU baik secara kolektif atau sendiri-sendiri,” ucapnya.
Ia menyakini, laporan harta kekayaan tersebut dapat mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi, terutama dikalangan legislatif.
“Ketika kita bekerja sebagai anggota DPR atau DPD, kan bisa dilancak semuanya jika ada potensi korupsi. Sehingga kami mengingatkan agar tidak melakukan tindak pidana korupsi karena kita bisa melacak berdasarkan laporan LHKPN tersebut,” pungkas Ilham.
MONITOR, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengakselerasi transformasi teknologi di sektor industri nasional dengan…
MONITOR, Jakarta – PT Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) kembali melanjutkan pekerjaan rekonstruksi perkerasan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi memandang posisi Indonesia yang disebut berada…
MONITOR, Jakarta - Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama menggelar Lomba Kreasi Video…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung kesiapan industri dalam menerapkan regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI)…