Ida Mahmuda Calon “Kuda Hitam” Ketua DPRD DKI

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono (dok: Asep Monitor)

MONITOR, Jakarta – Nama Ida Mahmuda dikabarkan menjadi kuda hitam calon Ketua DPRD DKI periode 2019-2024. Munculnya nama Ida Mahmuda setelah beredar kabar di internal PDIP kalau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menghendaki kalau Ketua DPRD DKI Jakarta dijabat oleh perempuan.

“Kabarnya memang seperti itu mas. Tapi lihat aja nanti keputusannya siapa yang ditunjuk oleh DPP untuk duduk sebagai Ketua di DPRD DKI,” ungkap sumber yang tak mau diungkap identitasnya kepada MONITOR.

Ditempat terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tak menampik adanya kabar tersebut.

Bahkan menurut Gembong, dari 25 kader PDIP yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD DKI mempunyai peluang untuk ditempatkan sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.

“Memang saat ini ada tiga nama yang sudah diusulkan ke DPP untuk dipilih sebagai ketua DPRD DKI Jakarta. Tiga nama itu adalah Prasetyo Edi Marsudi, saya sendiri Gembong Warsono dan Ida Mahmuda,” terang Gembong.

Namun dikatakan Gembong, bukan tidak mungkin ketiga nama yang sudah diusulkan tersebut diabaikan oleh DPP dan DPP memilih sosok lain karena dianggap mampu dan amanah menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta.

“Jadi kalau ada kabar nama Ida Mahmuda dimunculkan sebagai calon kuat atau kuda hitam itu sah-sah saja. Karena itu tadi yang bilang semua semua kader PDIP yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD DKI masih punya kesempatan untuk dipilih,” imbuh Gembong.

Lanjut Gembong, PDIP selain belum menentukan siapa nanti yang akan menempati kursi Ketua DPRD DKI, PDIP pun belum menentukan atau menetapkan kepengurusan fraksi.

“Kalau terkait kepengurusan fraksi, kewenangannya ada di DPD. Kami baru mau rapat malam ini. Mudah-mudahan besok sudah terbentuk kepengurusan baru Fraksi PDIP DPRD DKI periode 2019-2024,” pungkasnya.

Seperti diketahui, PDIP kembali meraih kursi terbanyak di DPRD DKI dengan jumlah 25 kursi. Dengan kursi terbanyak tersebut maka kursi Ketua DPRD DKI masih milik PDIP.