POLITIK

Sosok Ini Dinilai Layak Duduki Kursi Menteri ATR/BPN

MONITOR, Jakarta – Direktur Eksekutif Lingkar Maqra Cendekia Ujang Muhammad mengeluarkan pandangannya terkait sosok yang layak menduduki Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sosok itu ialah Didik S.Setyadi.

Menurutnya, Didik memiliki kualifikasi dan prospek yang sangat baik untuk menduduki jabatan tersebut.

“Didik Setyadi seorang eksektutor dan memiliki manajerial yang baik, sesuai kriteria calon menteri yang disampaikan Presiden Jokowi. Didik eksekutor yang profesional dan kompeten dalam bidang pertanahan dan hukum,” kata Ujang di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Didik S.Setyadi merupakan seorang profesional dan praktisi yang berpengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah konflik pertanahan, konflik horizontal dan lain-lain.

Selain kompeten dalam bidang pertanahan, ia juga sangat profesional di bidang hukum. Karir dan karyanya dalam mencari solusi atas konflik pertanahan diulas dalam dua buku karyanya: “Resolusi Konflik Kegiatan Industri Hulu Migas Vs Masyarakat Sekitar”, dan “Aspek Hukum Adminitrasi Kegaiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

 Masyarakat Sekitar”, dan “Aspek Hukum Adminitrasi Kegaiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

“Konflik agraria banyak terjadi di masyarakat, apalagi mafia-mafia tanah. Maka perlu reformasi agaria dan tata ruang lebih baik dan itu diperlukan sosok seorang menteri yang eksekutor. Didik orang yang tepat. Tapi semua kembali kepada Pak Presiden karena pengangkatan menteri merupak hak perogratifnya,” tutur Ujang.

Lebih lanjut dia mengatakan konflik dan sengeta pertanahan di Indonesia sering terjadi bahkan bisa menyulut konflik horizontal yang berkepanjangan, menimbulkan korban jiwa dan kerugian bagi masyarakat. Bahkan konflik dan sengketa agraria acapkali mengurungkan investor untuk berinvestasi yang berdampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

“Konflik dan sengeta pertanahan menujukan lemahnya reformasi agraria dan tata ruangan di Indonesia, maka diperlukan terbosan serta inovasi dalam memecahkan permasalah tersebut,” imbuh dia.

Pemberian sertifikat tanah yang digalakkan Jokowi pada periode pertama pemerintahannya merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan agraria. Namun program tersebut perlu dioptimalkan lagi.

“Program sertifikat tanah yang diprogramkan oleh Kementrian ATR/BPN haruslah ditingkatkan lagi, karena selain butuh peran pemerintah juga diperlukan peran masyarakat,” tutupnya.

Recent Posts

Sikap DPR Soal Masalah MBG Dinilai Upaya Cari Solusi Jawab Keresahan Publik

MONITOR, Jakarta - Langkah DPR RI yang tetap jernih dalam mencari solusi terkait berbagai persoalan…

17 menit yang lalu

DPR Sebut Langkah Pemerintah Tangani 200 Penunggak Pajak Besar Sebagai Sinyal Positif Keadilan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah menyambut baik langkah tegas Pemerintah…

50 menit yang lalu

Kolaborasi dengan Dewa Motor, Maxim Beri Subsidi Suku Cadang untuk Mitra Pengemudi

MONITOR, Jakarta - Perusahaan e-hailing terkemuka Maxim mengumumkan kerja sama strategis dengan Dewa Motor untuk…

2 jam yang lalu

1.182 Mahasiswa Lintas Agama Turut Serta dalam Akminas 2025

MONITOR, Jakarta - Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menggelar Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional (AKMINAS) 2025…

3 jam yang lalu

Kemenag Umumkan Hilal Awal Rabiul Akhir 1447 H Berhasil Terekam di Ketinggian Terendah

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan keberhasilan rukyatulhilal penentuan awal Rabiul Akhir 1447 H…

3 jam yang lalu

Wakapolda Sulteng Bagikan SIM Gratis di Majelis Taklim Datokarama

MONITOR, Palu - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Wakapolda Sulteng), Dr. Helmi Kwarta Kusuma…

5 jam yang lalu