MONITOR, Jakarta – Anggaran terkait dengan pemindahan Ibu kota yang telah ditetapkan Presiden Jokowi ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur akan mengalami pembengkakan dari biaya yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Terlebih, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tengah melambat saat ini.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (27/8). Seperti diketahui, pemerintah telah memprediksi anggaran pemindahan mencapai sebesar Rp466 triliun.
“Menurut kami anggaran Rp500 T (triliun) itu pasti lebih, itu pasti akan membengkak,” kata Yandri.
Dikatakan dia, salah satu alasan anggaran bisa membengkak karena pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ditambah, anggota dewan dan lembaga tinggi negara yang bakal pindah.
“Berapa tiket yang harus ditanggung oleh negara kalau misalkan selama belum ada tempat tinggal tetap mereka, apakah negara akan menanggung biaya tiket biaya perumahan biaya hidup di sana,” sebut sekertaris fraksi PAN DPR itu.
Sementara itu, Yandri menyoroti utang negara yang masih menumpuk. Belum lagi masalah kemiskinan yang menjadi persoalan yang harus ditangani. Karena itu, dia menyarankan Presiden Joko Widodo mengatasi masalah di Jakarta lebih dahulu.
“Menurut kami, belum saatnya. Jadi kalau ada problem di ibu kota negara ayo kita atasi dulu,” pungkasnya.
