Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (dok: Instagram)
MONITOR, Jakarta – Kebijakan Pemerintah memblokir akses internet di Papua pasca kerusuhan terjadi rupanya berbuntut panjang. Berbagai kalangan tak terima dan menyesalkan upaya penyelesaian masalah yang dilakukan Pemerintah.
Misalnya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Ia menilai upaya pemblokiran media sosial bukanlah solusi yang bijak, justru hal itu merusak imajinasi rakyat.
“Imajinasi itu dibangun melalui interaksi di ruang publik. Media adalah medium utamanya. Karena itu blokir media bukan jalan keluar tapi merusak imajinasi bersama kita,” kata Fahri Hamzah menanggapi fenomena tersebut, Sabtu (24/8).
Politikus PKS ini mengatakan, Pemerintah tidak seharusnya memblokir hak rakyat untuk berkomunikasi. Menurutnya, hal itu tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan.
“Cara negara menyelesaikan masalah adalah dengan mengajak rakyat menghadapinya, bukan melarang rakyat menghadapinya dengan pengalihan isu atau memblokir hak rakyat untuk berkomunikasi seperti yang dilakukan Istana sekarang,” tegasnya.
Fahri mengatakan, Pemerintah sudah salah memahami keinginan rakyat Papua. Sebab yang dibutuhkan Papua tak semuanya berkaitan dengan infrastruktur.
“Dari awal saya sudah mengingatkan, sepertinya ada kesalahan memahami skala kerja negara pada Istana. Negara berubah jadi kontraktor dan infrastruktur dianggap sebagai jalan pintas dan solusi pamungkas semua masalah rakyat,” pungkasnya.
MONITOR, Banten – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memulai Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 Tahun…
MONITOR, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengh (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan pentingnya pengusaha…
MONITOR, Jakarta — Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat berbagai program strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan…
MONITOR - Kekayaan sumber daya laut yang melimpah belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara dengan…
MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) menjadi contoh pendidikan vokasi…