MONITOR, Jakarta – Politisasi agama masih menjadi ‘permainan’ sebagian oknum yang ingin merusak kerukunan bingkai NKRI. Aktivis perempuan dari Majelis Hukum dan HAM Pimpina Pusat ‘Aisyiyah, Yulianti Muthmainnah, menyadari ketika agama mulai dipolitisasi maka akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
“Ketika agama itu dipolitisasi, pasti akan terjadi konflik. Jika semuanya berjualan atas nama agama, akan jadi konflik. Semua agama mengklaim agama mereka paling benar, dan jika kekerasan itu dipakai, maka konflik yang akan terjadi,” ujar Yuli, sapaan akrab Yulianti, saat mengisi diskusi ‘Fetakompli Kemerdekaan dalam Kebhinekaan’ di Ruang Athena GKI Kebayoran Baru Jakarta, Sabtu (24/8/2019).
Alumni Pasca Sarjana Universitas Paramadina ini mengatakan, potensi konflik semakin tinggi dari tahun ke tahun. Misalnya, di tahun 2013, hampir sebagian besar masyarakat mulai melakukan aksi main hakim sendiri.
“Yang tahun 2013, potensi konfliknya besar, lalu jumlahnya di tahun 2014 makin tinggi, dan rata-rata sebagian besar mereka (masyarakat) main hakim sendiri. Misalkan laki-laki dan perempuan tertangkap basah main serong (zina), gak pakai klarifikasi langsung masyarakat kita main hakim sendiri,” terangnya.
Jika konflik ini terjadi, Yuli mengatakan kelompok yang paling rentan menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Ia pun menambahkan, kelompok disabilitas juga berpotensi menjadi sasaran konflik tertentu.
Sebagai mantan aktivis Komnas Perempuan, Yuli menekankan adanya dukungan penuh bagi para korban khususnya perempuan dan anak ddalam situasi konflik yang terjadi.
“Dukungan perempuan untuk perempuan dalam situasi konflik, misalnya dalam hal pemulihan korban dan lain-lain,” terang Dosen ITB Ahmad Dahlan Jakarta ini.
