Bamus Betawi Terancam Terbelah, Haji Lulung: Ayo Kita Guyub

MONITOR, Jakarta – Persatuan Ormas Betawi sedang diuji. Pasalnya setelah Badan Musyawarah (Bamus) Betawi memutuskan Abraham Lunggana alias Haji Lulung sebagai Ketua Bamus, kini muncul Bamus Betawi yang menyebut Zainuddin alias Bang Oding sebagai ketua.

Bahkan Oding sudah menyebar undangan untuk melantik kepengurusan Bamus Betawi dibawah komandonya, Minggu (25/8) di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Melihat kondisi ini, Lulung pun mengajak Oding beserta kubunya untuk bergabung dalam rangka menjaga keutuhan masyarakat Betawi.

“Ayo kita guyub, kita harus jaga persatuan jangan sampai ada perpecahan sesama Betawi. Ingat Bamus Betawi adalah lembaga adat yang harus kita jaga bersama,” tegas Lulung dalam keterangan persnya, di Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Menurut Lulung, segala persoalan apapun bisa dibicarakan atau dikomunikasikan dengan baik demi menjaga silaturahmi dan persatuan serta menjaga keutuhan kaum Betawi di tanah Betawi.

“Dengan begitu bisa terjaga kearifan lokal, seni dan budaya, pertahanan dan keamanan, serta sosial,” kata Lulung.

Sebab Lulung beralasan, Bamus Betawi dibawah kepemimpinannya adalah hasil Mubes ke -7 dan sudah diakui oleh pemerintah.

“Kepengurusan Bamus Betawi dibawah kepemimpinan saya sudah dilegalkan berdasarkan surat keputusan Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-0004530.AH.01.07.Tahun 2019 ZX”tandasnya.

Tak hanya itu, Lulung pun menyebut kalau Bamus Betawi dibawah kepemimpinannya di dukung 98 ormas Betawi pendukung.

“Dari 98 ormas Bertawi ini mereka ada semua sudah menyatakan Bamus Betawi cuman ada satu dibawah kepemimpinan saya dan Ketua Majelis Adatnya adalah Babeh Nuri Thahir,” paparnya.

Karena itu Lulung menegaskan, sesuai aturan, kelompok tandingan tidak bisa menggunakan embel-embel Bamus Betawi. “Kelompok tandingan tidak boleh menggunakan atribut dan embel-embel Bamus Betawi. Sebab sesuai pleno, Oding sudah berakhir kepengurusannya,” ujarnya.

Apabila pelantikan Bamus Betawi versi Oding tetap digelar, Lulung mengancam akan melakukan tindakan hukum. “Kalau tetap mereka ngotot melakukan pelantikan, maka kami akan melakukan langkah hukum,” pungkasnya.