Bahas Insiden Papua, Ketua DPR Minta Rapat Konsultasi Dengan Presiden

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Tim DPR RI Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat akan segera meminta waktu bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan rapat konsultasi membahas penyelesaian berbagai insiden yang terjadi di tanah Cendrawasi tersebut.

Hal ini dilakukan sebagai langkah konkrit dewan membantu pemerintah pusat dalam menciptakan suasana kondusif si sana.

“Tim DPR RI Pemantau Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang terdiri dari anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat sudah berkunjung ke Surabaya,” kata Bamsoet, di Jakarta, Jumat (23/8).

“Sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat Papua dan Papua Barat, mereka juga ingin berbagi pemahaman, sudut pandang, dan pemikiran dengan Presiden Joko Widodo untuk membuat Papua kembali stabil,” lanjut dia.

Tidak hanya itu, Bamsoet juga menilai dalam rangka menurunkan eskalasi di Papua dan Papua Barat, perlunya pengusutan hukum yang tuntas terkait insiden di Surabaya maupun di Malang.

Sehingga, jika ada yang melanggar hukum baik dari pihak sipil, pejabat pemerintah daerah, maupun TNI/Polri, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sebagai seorang guru bangsa, Gus Dur telah mengajarkan kepada Bangsa Indonesia bahwa perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Jika keadilan ditegakan, perdamaian dengan sendirinya akan terwujud,” paparnya.

“Jangan biarkan peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang menjadi pemantik yang membuat perdamaian di Papua dan Papua Barat menjadi terganggu,” tutur Bamsoet.

Di sisi lain, sambung Bamsoet, DPR juga sudah melakukan berbagai diplomasi parlemen agar negara-negara dunia tidak salah persepsi dalam melihat Papua dan Papua Barat. Antara lain, imbuh dia, menyelenggarakan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada 23-24 Juli 2018 yang dihadiri 14 negara kawasan Pasifik. DPR RI juga ikut serta dalam Pacific Exposition pada 11-14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru, yang diadakan Kedutaan Besar Republk Indonesia untuk Selandia Baru.

“Anggota DPR aktif membangun dialog dengan para tokoh politik luar negeri untuk meluruskan persepsi berbeda mereka tentang Papua dan Papua Barat,” terang politikus Golkar itu.

“Kita sampaikan berbagai capaian pembangunan yang membuat Papua dan Papua Barat masa kini berbeda jauh dengan kondisi di masa lalu,” pungkas Bamsoet.