Buntut Polemik Pin Emas dan Pilwagub DKI, PSI Ngaku Siap Dikucilkan

Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar (dok: PSI)

MONITOR, Jakarta – Kerap menyuarakan perbedaan sikap politiknya di kalangan DPRD DKI Jakarta, rupanya membuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) siap dikucilkan ketika kadernya resmi menempati kursi Wakil Rakyat Jakarta.

Ketua DPW PSI DKI, Michael Vicktor Sianipar yang mengungkapkan jika PSI tidak takut dengan segala upaya mengucilkan partainya. Karena diyakini, di DPRD DKI parpol lain pun memiliki semangat yang sama dengan PSI terhadap perubahan di Jakarta.

“Tidak ada kekhawatiran bagi kami dalam menyuarakan perbedaan dan pembaharuan. Apalagi memperjuangkan kebijakan yang pro terhadap rakyat,” ujar Michael disela-sela survei ruangan yang akan ditempatinya di DPRD DKI Jakarta.

Diakui Michael, belakangan ini kadernya mengkritisi adanya dugaan bagi-bagi amplop dalam proses pemilihan wakil gubernur (Pilwagub) DKI Jakarta. Tak hanya itu belum lama ini PSI pun mengkritisi soal pengadaan pin emas untuk anggota DPRD baru.

“Fraksi PSI resmi masuk ke DPRD, 26 Agustus mendatang. Kami tidak takut dikucilkan fraksi-fraksi di DPRD dengan apa yang telah kami kritisi,” tegasnya.

Menurutnya, PSI di Kebon Sirih akan berada pada barisan terdepan melawan intoleransi dan persekusi. Diyakini, hal itu pun akan mendapatkan dukungan dari sejumlah fraksi yang berada di DPRD.

“Nanti ada sekitar 59 anggota DPRD wajah baru. Kami meyakini anggota DPRD baru ini akan mendukung kami dalam memperjuangkan perlawanan terhadap intoleransi dan persekusi,” katanya.

Terkait dengan penempatan fraksinya di DPRD DKI, Michael menyerahkan pada kewenangan sekretaris dewan (sekwan).

“PSI kemungkinan akan menempati ruangan yang sebelumnya di isi Fraksi PPP. Kemungkinan kita akan melakukan perombakan, seperti akan menyediakan tempat pengaduan warga Jakarta. Ruang fraksi pun kita harapkan terbuka, tidak ada sekat ruangan untuk delapan anggota dewan PSI,” katanya.

Sekwan DPRD DKI, Yuliadi memastikan jika PSI akan menempati ruangan bekas PPP.

“Kita upayakan secepatnya ruangan bisa dirapikan agar bisa ditempati,” ujarnya.