HUMANIORA

Kemenag Tegaskan Keberpihakan Anggaran untuk Peningkatan Akreditasi PTKI

Klinik Penyusunan laporan kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan laporan evaluasi diri (LED) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Jakarta, Selasa, (20/08/2019). Foto : Ist

MONITOR, Jakarta – Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama (Kemenag) menggelar klinik Penyusunan laporan kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan laporan evaluasi diri (LED) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di hotel Ibis Kemayoran Jakarta Pusat, Selasa, (20/08/2019).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas penyelenggaraan Pendidikan tinggi di lingkup PTKI sesuai BAN PT yang telah mengeluarkan kebijakan adanya instrumen baru barang dan orang (borang) akreditasi dengan 9 kriteria.

Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama, M. Adib Abdushomad dalam kesempatan tersebut meminta seluruh pimpinan PTKI memiliki keberpihakan anggaran untuk peningkatan akreditasi. “Akreditasi merupakan salah satu indikator mutu dan kualitas perguruan tinggi, oleh karena itu semangat untuk mencapai nilai akreditasi yang unggul harus terus kita pupuk bersama demi PTKI yang jaya,” ujar Doktor Public Policy Flinders University itu.

Untuk memberikan keberlanjutan informasi terkait dengan penyusunan borang dengan 9 kriteria tersebut, Adib juga meminta agar dibuatkan manual book sebagai panduan bagi PTKI lain yang akan melakukan akreditasi.

“Kami sangat mengapresiasi semangat dan komitmen para tim LPM dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu dan kualitas PTKI kita, jangan lupa tetap berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktifitas,” tambahnya.

Ditempat yang sama, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Suwito menekankan kepada seluruh peserta agar setiap isian tabel yang ada bisa diakses secara online. “Hal ini agar mempermudah Asesor yang turun pada saat asesmen lapangan dan akan memberikan dampak nilai yang tinggi dibandingkan data offline,” jelasnya.

“Intrumen borang baru ini juga menekankan bentuk kerjasama (MoU) international, tidak hanya bukti MoU namun juga harus dilampirkan bentuk laporan kerjasama serta manfaat dari MoU yang telah terjalin”, tambah Suwito.