Ketua DPR: Figur Menteri Harus Merepresentasi Visi Indonesia

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong agar semua partai politik (Parpol) mendukung pemerintah untuk mengacu pada program prioritas dalam ‘Visi Indonesia’ dalam menyiapkan figur calon menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf.

“Semua Parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin tentu saja boleh mengajukan calon menteri. Namun, semua orang, termasuk semua kekuatan politik, harus menghormati Hak Prerogatif presiden membentuk formasi kabinet yang ideal untuk merealisasikan program prioritas yang ditetapkan presiden terpilih,” kata Bamsoet, di Jakarta, Minggu (18/8).

Dikatakan dia, bersama wakil presiden (terpilih) Ma’ruf Amin, ‘Visi Indonesia’ itu menetapkan lima tahapan besar yang akan direalisasikan untuk menjadikan Indonesia lebih produktif dan kompetitif, dengan fleksibilitas yang tinggi agar mampu merespons perubahan.

Maka, lima tahun ke depan, pemerintah masih akan melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran atau APBN serta bekerja lebih sungguh-sungguh dalam menarik investasi.

“Jokowi juga menegaskan perhatian yang lebih besar akan diberikan pada pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Tak tanggung-tanggung, perbaikan layanan medis kepada ibu hamil, merawat kesehatan ibu dan bayi, layanan kesehatan Balita hingga kesehatan anak usia sekolah dijadikan titik awal pembangunan dan pengembangan kualitas tersebut,” papar politikus Golkar itu.

Itulah salah satu fokus ‘Visi Indonesia’ yang paling strategis. Sehingga, lanjut Bamsoet, otomatis menjadi fokus kabinet baru masa bhakti lima tahun ke depan, yang formasinya sedang digodok Jokowi dan KH Ma’ruf Amin. 
“Karena itu, koalisi Parpol pendukung pemerintah diharapkan juga peduli dan memahami beban pekerjaan kabinet baru,” ucap calon ketua umum Partai Golkar ini.

Sebagai sahabat presiden, imbuh Bamsoet, mereka harus menghormati dan menghargai Hak Prerogatif dalam memilih para pembantunya. 

“Berikan kesempatan dan kebebasan seluas-luasnya kepada Jokowi dan KH Ma’ruf Amin untuk menjaring dan memilih calon menteri,” pungkasnya.