Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato tahunan di Sidang Paripurna DPR/MPR RI (dok: KSP)
MONITOR, Jakarta – Wacana pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan rupanya tak main-main di tangan Presiden Joko Widodo. Hal itu terbukti saat orang nomor wahid itu menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang RAPBN 2020 beserta Nota Keuangannya, di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8) kemarin.
Jokowi menyinggung sejumlah hal mengenai wacana pemindahan ibukota Negara, termasuk meminta restu kepada para hadirin.
Salah satu alasannya, kata Jokowi, selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa.
“Apabila kita membiarkan hal tersebut berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” kata Jokowi di hadapan peserta Sidang Tahunan Paripurna DPR/MPR RI.
Untuk itu, ia berharap rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
Mengenai dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota, Presiden Jokowi menegaskan, akan sekecil mungkin menggunakan APBN.
“Kita dorong partisipasi swasta, partisipasi BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU,” tegasnya.
MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI menggelar rapat khusus menanggapi kasus penyiraman air keras…
MONITOR, Depok - Kementerian Agama menggelar kegiatan Takjil Pesantren: Talkshow dan Ngaji Bareng Santri di…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Syawal 1447 Hijriah pada…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta pemerintah memperbanyak program pasar murah…
MONITOR, Jakarta - Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo…
MONITOR, Jakarta - Sebanyak 23 masjid, 5 madrasah, dan 1 vihara di Kabupaten Indramayu, Jawa…