MONITOR, Jakarta – Wacana pemindahan Ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan rupanya tak main-main di tangan Presiden Joko Widodo. Hal itu terbukti saat orang nomor wahid itu menyampaikan Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang RAPBN 2020 beserta Nota Keuangannya, di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8) kemarin.
Jokowi menyinggung sejumlah hal mengenai wacana pemindahan ibukota Negara, termasuk meminta restu kepada para hadirin.
Salah satu alasannya, kata Jokowi, selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau luar Jawa.
“Apabila kita membiarkan hal tersebut berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” kata Jokowi di hadapan peserta Sidang Tahunan Paripurna DPR/MPR RI.
Untuk itu, ia berharap rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
Mengenai dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota, Presiden Jokowi menegaskan, akan sekecil mungkin menggunakan APBN.
“Kita dorong partisipasi swasta, partisipasi BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU,” tegasnya.
