Konsisten Perjuangkan Daerah, DPD Singgung Pembangunan Daerah Kepulauan

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta (OSO) menegaskan lembaga perwakilan daerah ini akan terus konsisten dalam memperjuangkan aspirasi kesejahteraan daerah.

“Kami akan terus konsisten memperjuangkan kepentingan daerah,” demikian disampaikan OSO dalam sidang bersama DPD-DPR dengan agenda utama mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (16/8).

Masih dikatakan dia, DPD mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mewujudkan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, pembangunan infrastruktur di seluruh daerah, sehingga keberhasilannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun, termasuk dukungan pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu unsur penting dalam menunjang perekonomian nasional.

“Kami apresiasi kinerja dan capaian pemerintah  Selain itu, kami juga mengapresiasi tersalurkannya anggaran dana desa hingga mencapai Rp 257 triliun. Dan dengan keyakinan bahwa Indonesia akan maju jika daerah-daerahnya maju, maka kami mendorong agar dalam 5 tahun ke depan, alokasi dana desa tersebut dapat terus ditingkatkan,” papar OSO.

Sidang Bersama DPR RI-DPD RI itu secara rutin digelar setiap tahun sejak 2010 dengan pimpinan sidang dilakukan secara bergantian. Tahun 2019 ini yang menjadi pimpinan sidang adalah dari DPD RI.

“Kegiatan Sidang Bersama 2019 Tahun ini DPD RI menjadi tuan rumah, dan sidang ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia mengambil Tema Sumber Daya Manusia Unggul, Indonesia Maju,” ujarnya.

“Semoga, dalam usia yang ke-74 Republik Indonesia ini, kita semua tetap dalam semangat yang sama dalam mewujudkan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas ketua umum Partai Hanura itu.

Tak kalah pentingnya,  ketua DPD ini mengingatkan  perlunya mendapat perhatian adalah pembentukan regulasi khusus terkait dengan pembangunan daerah kepulauan sebagai salah satu solusi dalam menghilangkan kesenjangan. 

Selain isu demokrasi, keadilan, dan pemerataan pembangunan, hal strategis lainnya adalah ke-berdikari-an ekonomi. Diperlukan niat dan nyali yang besar untuk mewujudkan ekonomi berdikari sebagai kekuatan utama dalam membangun bangsa.

“Terkait hal itu semua, DPD RI sebagai representasi daerah akan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia,”ucap dia.

 “Selain itu, dengan fungsi pengawasan yang ada, kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas RAPERDA dan PERDA sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD,” pungkasnya.