PARLEMEN

UUD 1945 Akan Diamandemen, Fadli Zon Usul Bentuk Dewan Perancang

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mendorong agar wacana amandemen UUD 1945 dikaji secara komprehensif dan holistik. Bahkan ia menyarankan perlu ada Dewan Perancang untuk mengkaji amandemen tersebut agar lebih cermat.

“Saya mendorong agar pembahasan soal wacana amendemen terbatas UUD 1945 dikaji secara komprehensif dan holistik. Perlu dibentuk Dewan Perancang untuk mengkaji ini lebih cermat,” ujar Fadli Zon, Senin (12/8) malam.

Waketum Gerindra ini menegaskan, wacana tersebut harus melalui kajian matang, serta jangan hanya untuk kepentingan sesaat.

“Kalau untuk kepentingan sesaat atau kelompok, ini akan merugikan rakyat. Mengubah UU tak boleh hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu,” tuturnya.

Ia pun menekankan bahwa amandemen UUD 1945 seharusnya dikembalikan terlebih dahulu pada UUD yang asli, baru bisa direkonstruksi.

“Kalau menurut saya amandemen itu mestinya bisa kita kembalikan dulu pada UUD 1945 yang asli, kemudian rekonstruksi. Kalau kita berani melakukan itu sebagai sebuah overhaul (pemeriksaan seksama),” tandasnya.

Recent Posts

MK Dinilai Bertransformasi Jadi Lembaga Ketiga Pembentuk UU

MONITOR, Jakarta - Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan adanya Pemilu tingkat nasional dan Pemilu lokal…

2 jam yang lalu

Kemenag Luncurkan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Gerakan Sadar (Gas) Pencatatan Nikah dalam rangkaian kegiatan…

6 jam yang lalu

Prajurit TNI Lumpuhkan Tokoh OPM Enos Tipagau di Intan Jaya

MONITOR, Jakarta - Dalam suatu operasi terukur yang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Juli…

7 jam yang lalu

Garap Bisnis Konveksi di Bandung, Ketum Ansor: BUMA Pecah Telor

MONITOR, Bandung - Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) mulai bergeliat dengan membuka usaha konveksi di…

8 jam yang lalu

Balai Kementan Punya Inovasi Layanan Uji Laboratorium, Tingkat Kepuasan Masyarakat Langsung Melejit

MONITOR, Makassar - Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros memperketat standar pelayanan publik melalui sistem digital…

10 jam yang lalu

Tiga Terobosan Perdana Haji 2025, Terbuka, Efisiensi Hingga Kompetitif

MONITOR, Jakarta - Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 mencatat sejarah baru dengan hadirnya tiga kebijakan…

19 jam yang lalu