MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan pada periode ke II Presiden Jokowi dituntut agar menerapkan standar kerja yang lebih tinggi kecepatannya oleh rakyat Indonesia.
Apakah nantinya akan diimplementasikan dengan menekan kabinet kerjanya, di lima tahun mendatang semua tergantung dari kepemimpinan mantan gubernur DKI tersebut. “Lalu, apakah pak Jokowi akan menekan kabinet-nya? Silahkan, tetapi pada dasarnya rakyat tidak boleh menunggu,” kata Fahri Hamzah dihubungi wartawan, Kamis (9/8).
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam menanggapi sejumlah peristiwa teraktual mulai dari kebakaran hutan sampai black out atau padamnya listrik PLN dii Jabodetabek dan sebagian di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Tidak hanya itu, inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) juga mengingatkan bahwa keluhan rakyat kepada pemerintah lebih pada aspek dalam mengeksekusi permasalahan.
Ia pun mengingatkan, jangan sampai gerakan rakyat dalam melihat sebuah persoalan justru mengalahkan kecepatan negara, dikarenakan lambannya pemerintah.
“Ini akan terus terjadi hingga negara benar-benar terkepung oleh kecepatan publik yang tumbuh di segala bidang,” ucapnya.
Menurut Fahri, presiden adalah pesuruh rakyat pada dasarnya atau pelayan yang dibayar dan diberi fasilitas untuk memberi manfaat. Tuntutan rakyat itu nampak kasat mata, meski kita tahu kelembutan hati rakyat Indonesia adalah kemudahan bagi pemimpin.
“Tapi, itu semua ada batasnya. Saya mencemaskan cara presiden memimpin pada periode ke-2 nanti,”sebutnya.
Lanjut pimpinan DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, jika menganggap bahwa seluruh sistem berjalan dengan sendiri hanya karena menelepon pejabat, ini tindakan yang naif sekali.
“Apalagi, sudah terlalu banyak korban yang diabaikan dan presiden seperti dibuat berjarak. Tapi, amanah telah diberikanApapun, semua akan ada pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat kelak.,” pungkasnya.
