MONITOR, Bali – PDI Perjuangan rupanya punya keinginan menguasai kursi kabinet di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Hal tersebut dikatakan langsung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, di Kongres V PDIP di di Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, Bali, pada Kamis 8 Agustus 2019.
Secara terbuka Megawati meminta agar partainya diberi jatah menteri paling banyak dalam Kabinet Kerja Jilid II.
Megawati menuturkan, permintaan itu disampaikan karena PDIP sudah dua kali menjadikan Joko Widodo sebagai pemenang pilpres.
“Orang kita pemenang dua kali. Betul tidak? Saksikan ya. Iya dong. Jangan nanti, (Jokowi bilang, red) ‘Ibu Mega, saya kira karena PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma empat ya’. Emoh (tidak mau). Tidak mau, tidak mau, tidak mau,” tegas Megawati yang kemudian disambut riuh kader PDIP.
“Iya dong. Orang (parpol) yang tak dapat kemenangan saja minta (kursi). Hore,” teriak Megawati sambil mengepalkan kedua tangannya di hadapan dada.
Bagaimana dengan respon Jokowi dengan keinginan PDIP tersebut?
Pernyataan Megawati pun langsung direspon Jokowi yang mendapat giliran berpidato setelah itu. Jokowi mengatakan siap memberikan jaminan PDIP akan mendapat jatah kursi menteri paling banyak dibandingkan partai lainnya di Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
“Saya ingin menjawab apa yang tadi disampaikan Ibu Megawati tadi mengenai menteri. Tadi Ibu Megawati menyampaikan (soal jatah menteri PDIP). Ya kalau yang lain dua, PDIP empat, kan sudah dua kali. Kalau yang lain tiga, nanti PDIP (enam, jawab peserta kongres secara kompak), belum tentu juga,” kata Jokowi disambut teriakan peserta kongres.
Jokowi sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif menunjuk menteri dalam kabinetnya mendatang memastikan jatah menteri untuk PDIP paling banyak.
“Yang jelas PDIP pasti yang banyak. Jaminannya saya,” kata Jokowi yang kembali disambut meriah peserta kongres.
Lantas berapa kursi mennteri yang bakal diberikan Jokowi kepada PDIP?
Dijawab Jokowi, kalau dirinya belum bisa memastikan berapa kursi yang akan diberikan kepada PDIP.
Alasannya, hingga kini belum ada pertemuan antara dirinya dengan para ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja. Pertemuan Jokowi dengan para ketua umum parpol KIK diperlukan untuk membicarakan komposisi koalisi dan kabinet.
“Kalau ketemu, kami akan berbicara nanti mengenai tambahan koalisi misalnya. (Pembicaraan, red) yang berkaitan dengan menteri belum, kami belum ketemu,” pungkas Jokowi.
