Dukung SDGs, DPR: Bukan Saja Agenda Internasional, Tapi Juga Amanah UUD 1945

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali. Foto: Ist.

MONITOR, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan sidang World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (WPFSD) merupakan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. 

Mengingat, tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tidak hanya agenda internasional, tetapi juga amanah Undang-Undang Dasar (UUD) NKRI 1945, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau no one left behind.

“Kita mengadakan acara ini tidak hanya sekedar forum antar parlemen, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia terhadap agenda 2030 yang merupakan kesepakatan dunia” kata Nurhayati dalam acara Embassy Briefing dengan mengundang Pimpinan DPR RI, BKSAP, dan para Duta Besar perwakilan negara sahabat dalam rangka persiapan Sidang ke-3 WPFSD, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (7/8).

Masih dikatakan dia, forum parlemen dunia yang diinisiasi DPR RI ini untuk ke-3 kalinya ini akan diselenggarakan di Bali, pada 4-5 September 2019 mendatang. Dengan mengangkat tema “Combating Inequality Through Social and Financial Inlclusion”. “Forum ini akan menitikberatkan pembangunan ekonomi yang inklusif sebagai so itulusi untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial,” terangnya.

Ia menilai bahwa tema ini sangat tepat dibahas pada level parlemen, karena sesuai dengan fungsi kebijakan legislasi dan anggarannya. 

Parliaments is in the heart of SDGs artinya peran parlemen sebagai pembuat legislasi dan pengawasan sangat penting dalam membuat anggaran bahwa harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ditahun 2030,” jelas politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Nurhayati menambahkan, SDGs merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dipenuhi oleh Anggota DPR RI dengan pemerintah.

“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di 2030 dengan tujuan akhir yaitu no one left behind atau tidak seorang pun yang tertinggal artinya tidak ada diskriminasi. Tidak melihat dari agamanya, etnisnya, tapi semua harus bersama-sama mencapai kesejahteraan dan keamanan serta kedamaian di dunia ini,” pungkas Nurhayati.