MONITOR, Jakarta – Rapat bimbingan teknis (bimtek) 106 Anggota DPRD DKI Jakarta ke Pulau Dewata Bali, mendapat sorotan. Pasalnya, acara yang berlangsung tiga hari 5-7 Agustus tersebut dilakukan menjelang akhir masa jabatan dewan.
Kesan plesiran di masa akhir jabatan sebagai anggota dewan pun akhirnya muncul.
Direktur Center for Budget Analyais (CBA) Uchok Sky Khadafi, menilai Anggota DPRD DKI tidak memiliki rasa kebajikan, sebab acara Bimtek yang dilakukan diakhir masa jabatan dinilai tidak bermanfaat.
“Oh, tentu sangatlah tidak penting di akhir jabatan melakukan acara Bimtek. Seharusnya anggota Dewan harus introspeksi diri lagi, masih banyak aspirasi warga Jakarta yang belum terpenuhi. Bukannya malah mikirin jalan-jalan saja,” ujar Uchok saat dihubungi, Selasa (5/8).
Menurutnya, budaya pemerintahan daerah yang ingin menghilangkan korupsi tak sejalan jika menggantikannya dengan agenda jalan-jalan. Hal ini dikatakan Uchok harus dievaluasi pada APBD DKI 2020.
Ia menili hal itu bertolak belakang dengan semangat Presiden Jokowi yang mengedepankan kesederhanaan dalam memimpin bangsa ini. Dengan maraknya agenda plesir dewan, menurutnya akan merusak semangat Jokowi dalam memberantas kebocoran anggaran di semua pemerintahan.
“Sudahlah jalan-jalan itu stop. Jangan presidennya menghemat, di Jakarta legislatif dan eksekutifnya hamburkan uang. Ini sangat memalukan,” katanya.
Sementara Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan Anggota DPRD pintar melakukan penyerapan anggaran namun dibungkus dengan acara Bimtek.
“Kita harus apresiasi teman-teman DPRD DKI yang pintar menyerap anggaran. Salah satunya dengan menggelar Bimtek di Bali,” kata Amir di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/8).
Menurut Amir, kegiatan Bimtek secara tidak langsung mengantarkan 28 Anggota DPRD dari Fraksi PDIP yang akan mengikuti Kongres V PDIP yang digelar di Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar 8-11 Agustus 2019.
“Bimtek ini juga jadi bentuk solidaritas 78 Anggota DPRD mengantarkan 28 Anggota Fraksi PDIP yang akan ikut Kongres PDIP di Bali,” ujar Amir.
Biasanya Bimtek itu digelar ketika organisasi atau individu akan melalui sesuatu yang baru. Tapi Bimtek yang digelar diakhiri masa jabatan itu menjadi aneh,” imbuhnya.
Di tempat terpisah, Sekertaris DPRD (Sekwan), Yuliadi mengatakan, keberangkatan DPRD DKI ke Bali untuk mengikuti acara Bimtek tidak melanggar aturan. Bimtek yang dilakukan Permendagri 133 tahun 2017 jo 14 tahun 2018.
“Bimtek kan sudah diatur dalam Permendagri 133 tahun 2017 jo 14 tahun 2018 orientasi dan pendalaman tugas setahun ditetapkan enam kali ( 3 didalam kota, 3 diluar kota). Apalagi memang sesuai RKT dewan telah diperkuat dalam Bamus untuk Bimtek luar kota pada bulan Agustus. Jadi sangat wajar,” pungkas Yuliadi.
