Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso (dok: Asep/Monitor)
MONITOR, Jakarta – Sikap tegas akan diambil ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso terhadap kadernya. Ya, Santoso mengancam akan memecat kadernya Sulkarnaen yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Jakarta Utara (Jakut).
Dikatakan Santoso, pemecatan terhadap kadernya tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Ketua Komisi C DPRD Jakarta ini, sanksi pemecatan akan dilakukan karena kadernya yang terdaftar sebagai caleg nomor dua dapil Jakut tersebut, sudah melakukan ke kegaduhan dengan menuding dirinya melakukan penggelumbungan dan pencurian suara di Pilpres 2019.
Disebutkan Santoso, ada beberapa alasan ketika dirinya harus memberi sanksi pemecatan kepada kadernya tersebut.
“Kader saya itu sudah menuduh saya melakukan pencurian dan penggelembungan suara di Pileg 2019. Jelas ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” ujar Santoso dalam keterangan pers di Jakarta Pusat, Rabu (7/8).
Namun demikian kata Santoso, untuk memberikan sanksi pemecatan tersebut dirinya tidak bisa buru-buru.
“Ada prosesnya, ada juklak yang harus diikuti. Nantinya kita akan kirim surat terlebih dahulu ke DPP,” terangnya.
Tak hanya itu, dikatakan Santoso, sanksi keras tersebut diambil pihaknya lantaran upaya mediasi tidak mendapat respon positif.
“Saya sudah telepon saudara Sulkarnaen. Tapi tidak pernah diangkat. Karenanya, kita pun akan segera melakukan rapat untuk memutuskan proses pemecatan terhadap saudara Sulkarnaen,” pungkasnya.
MONITOR, Madiun - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mendorong penyelenggaraan Expo UMKM &…
MONITOR, Makassar — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat ekosistem kewirausahaan daerah melalui…
MONITOR, Semarang - Pengembangan Al-Qur’an Isyarat di Indonesia terus bergerak maju, mulai dari aspirasi komunitas…
MONITOR, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Pesantren pertama serta empat…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meluncurkan hotline pengaduan “Bongkar Mafia Haji dan…