PARLEMEN

Fahri Hamzah Sebut Pemindahan Ibukota Harusnya Tanggungjawab Anies, Bukan Jokowi

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, wacana pemindahan Ibukota Jakarta ke Pulau Kalimantan sesungguhnya adalah tanggungjawab Gubernur DKI Anies Baswedan, bukan Presiden Joko Widodo.

Menurut Fahri, satu-satunya orang yang bisa menjelaskan tentang pentingnya Jakarta menjadi Ibukota NKRI yang harus dipertahankan adalah Anies Baswedan.

“Orang yang paling bertanggungjawab kalau ibukota pindah, bukan
Jokowi tapi Anies Baswedan karena tidak bisa menjelaskan kepada publik bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta peninggalan Bung Karno ini dan pengembangan wilayahnya tidak saja cukup tapi tetap hrs menjadi Ibukota NKRI,” kata Fahri Hamzah, Jumat (2/8).

Fahri menjelaskan, Bung Karno adalah pemikir besar, idenya tentang negara dan ibukota juga besar. Bahkan ia menilai DKI Jakarta adalah warisan Soekarno yang sangat luar biasa.

“Beliau adalah Arsitek yang tidak saja mendisain tata negara kita tapi bahkan tata kota dan bangunan fisik negara. DKI Jakarta menurut saya adalah warisan Bung Karno, imajinasi setelah kunjungan itu,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mengaku keberatan dengan pemindahan Ibukota NKRI dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Menurutnya membangun Ibukota itu bukanlah sebatas proyek pemekaran seperti yang dicanangkan pemerintah saat ini.

Jadi, Tanpa ide besar, kita tidak akan sanggup melahirkan sebuah kebanggaan. Ibu kota adalah ibu dengan segala makna yang mungkin dikandung oleh kata itu. Maka, membangun ibukota bukan seperti proyek pemekaran seperti yg di-moratorium oleh pemerintah sekarang,” kata Legislator dapil Sumbawa ini.

Mengenai pemindahan ibukota ini, dirinya berharap agar Anies segera bertemu dengan Jokowi untuk membahas persoalan ini.

“Saya berharap kepada gubernur Aniesbaswedan sebagai pelanjut pak Jokowi di Jakarta dan berharap kepada pak Jokowi sebagai pelanjut Bung Karno. Bertemu lah untuk sebuah pertukaran yang bermutu. Jangan serahkan urusan ini kepada Pinpro dan pengembang apalagi penjaja utang,” tukasnya.

Recent Posts

Pagar Laut Langgar Hukum dan Kedaulatan, Prof Rokhmin: Segera Bongkar

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan, perlu adanya tindakan…

20 detik yang lalu

Haji 2025, Kepala BP Haji Usulkan Tambahan Kuota Petugas ke Arab Saudi

MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengusulkan penambahan petugas dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M kepada…

2 jam yang lalu

Tanwir I ‘Aisyiyah Resmi Dibuka oleh Haedar Nashir

MONITOR, Jakarta - Tanwir I ‘Aisyiyah resmi dibuka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah,…

4 jam yang lalu

Dokumen Hasto yang Dinotariskan di Rusia Harus Melalui Prosedur Diplomatik

MONITOR, Jakarta - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Romli Atmasasmita, mengungkapkan bahwa…

5 jam yang lalu

Pemerintah Usulkan Insentif Pendongkrak Kinerja Industri Otomotif

MONITOR, Jakarta - Industri otomotif masih menghadapi tantangan yang cukup berat untuk bisa semakin melaju.…

5 jam yang lalu

Universitas Moestopo Undang Akademisi Malaysia Bahas Kondisi Dunia

MONITOR, Jakarta - Kondisi dunia yang tengah dalam ketidakpastian menjadi salah satu perhatian bagi akademisi.…

7 jam yang lalu