POLITIK

Pengamat: Capim KPK Harus Bersih di Masa Lalu

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Jerry Massie mendorong agar tim pansel calon pimpinan KPK menyeleksi nama-nama yang sudah lolos administrasi.

Jerry menekankan, aturan yang paling utama adalah calon pimpinan harus bebas dari kasus korupsi. “Bahkan tidak pernah menangani kasus korupsi serta membebaskan tersangka koruptor,” ujar Jerry Massie kepada MONITOR, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/7).

Ia juga meminta DPR segera mendorong agar seleksi dipercepat di Komisi III. Menurutnya uji kelayakan dan kepatutan di DPR harus kredibel dan transparan.

“Hindari titipan partai maupun lembaga tertentu,” kata Jerry.

“Begitu pula calon pimpinan KPK harus melaporkan aset yang dimilikinya atau hartanya baik yang bergerak dan tidak bergerak. Itu wajib dipublish ke publik,” tambahnya.

Selain itu, pengalamanan di bidang penanganan korupsi menjadi syarat mutlak. Nama para capim diwajibkan bersih dari praktek korupsi.

Jerry pun kembali menegaskan, DPR harus imparsial jangan sampai terkesan ada yang menunggangi. Komitmen juga pimpinan KPK nantinya siap mundur jika tak mampu menuntaskan kasus-kasus besar yang belum terungkap contoh ; kasus BLBI dan sebagainya.

“Oleh karenanya, DPR harus juga menyaring kalau tak sesuai maka bisa di gugurkan. Jangan sampai bermasalah dan dipilih DPR juga,” ujarnya.

Recent Posts

Waspada Penipuan! Kemenag Tegaskan Info Rekrutmen CPNS dan PPPK Hoaks

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) meminta masyarakat berhati-hati terhadap beredarnya informasi palsu atau hoaks…

1 jam yang lalu

Tingkatkan Layanan, Ditjen Bimas Islam Gelar Engaging Communication 2026

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama memberikan penguatan jajarannya…

5 jam yang lalu

Kritik BNPP Seperti EO, DPR Desak Penguatan Pengelolaan Kawasan Perbatasan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan kritik tajam…

9 jam yang lalu

Analis: Putusan MK Tegaskan Kepastian Hukum Penataan Pengisian Jabatan ASN oleh Polri

MONITOR - Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro, menilai bahwa sikap Polri dan pemerintah…

9 jam yang lalu

Bukan Cuma Sekolah Gratis, Prabowo Hadirkan MBG dan Cek Kesehatan

MONITOR, Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam mencerdaskan…

11 jam yang lalu

Cetak Talenta Digital Industri, Indonesia dan Tiongkok Kolaborasi Pendidikan Vokasi

MONITOR, Jakarta - Guna meningkatkan daya saing industri nasional dalam menghadapi dinamika ekonomi global serta…

14 jam yang lalu