MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan, kelangkaan elpiji 3 kg di pasaran yang masih sering terjadi bukanlah akibat dari kurangnya pasokan.
Melainkan, sambung dia, dikarenakan tidak tepat ya sasaran penyaluran, dimana seharusnya ditujukan bagi masyarakat kurang mampu, namun realitanya justru banyak dipakai oleh restoran, hotel, serta kalangan mapan ekonomi lainnya.
“Kota menerima penjelasan dari instansi terkait bahwa penjualan elpiji 3 kg non subsidi di wilayah Yogyakarta hanya sekitar 20 persen,” kata Kurtubi kepada wartawan dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi D.I Yogyakarta, Rabu (31/7).
Dikatakannya, elpiji bersubsidi tetap harus ada dan ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu. “Tetapi menjadi kurang tepat apabila elpiji bersubsidi ini yang menggunakan adalah restoran dan hotel besar, maupun keluarga kaya,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Kurtubi, Komisi VII juga ingin mengetahui mekanismenya andaikan suatu saat subsidi elpiji itu dikurangi.
“Masyarakat yang tidak mampu harus disubsidi. Dan subsidi tersebut sejauh mungkin harus tepat sasaran. Kalau ada yang kurang tepat sasaran maka harus dicarikan cara yang sebaik-baiknya sehingga subsidi elpiji lambat laun bisa dikurangi,” tegas politisi Fraksi Partai Nasdem itu.
Ia pun mengungkapkan, jika kurang lebih sebesar 70 persen elpiji yang dikonsumsi di tanah air berasal dari impor. “Dengan konsumsinya yang sudah masif di dalam negeri, akhirnya pemerintah harus mengimpor dalam jumlah yang sangat besar,” pungkasnya.
