DPR Minta Pemindahan Ibukota Libatkan Peran Masyarakat Lokal

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno mengusulkan agar wacana pemindahan ibu kota harus melibatkan komponen utama, yakni sumber daya manusia. Menurutnya, masyarakat wajib dilibatkan aktif dalam upaya mewujudkan ibu kota negara baru di Pulau Kalimantan tersebut.

“Kalau jadi ini harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat lokal, juga memberikan manfaat bagi Indonesia secara keseluruhan. Bappenas juga sudah menyampaikan bahwa mereka telah membuat hitung hitungan multiplier effect daripada pemindahan ibu kota negara kalau dipindahkan ke Kalimantan dampaknya akan seperti apa,” ujar Jeno kepada wartawan, Rabu (31/7).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, sejauh ini kesiapan fisik untuk Kalteng dalam menunjang perpindahan 1,6 juta penduduk masih sangat memadai.

Dalam studi Bappenas dibutuhkan 40 ribu hektar luas tanah untuk memindahkan jumlah penduduk tersebut, sedangkan Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah sebesar 15 juta hektar.

“Kalau dari kesiapan fisik, segi kebutuhan lahan, kita lihat rencana yang dibuat Bappenas sampai sejauh ini kan studinya butuh sekitar 40 ribu hektar. Untuk memindahkan kurang lebih 1,6 juta penduduk. 40 ribu hektar tentu kalau kita bandingkan luas kalteng yg 15 juta hektar tentu secara ketersediaan lahan itu ada,” sebut Jeno.

Politisi dapil Kalimantan Barat ini mengungkapkan, Ibu kota yang baru ini harus bisa merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang besar yang tentunya harus ditunjang oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk itu, Jeno meminta secara khusus agar sektor SDM ini diperkuat sebagai bagian kekuatan nasional.