MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati berpandangan rencana mendatangkan rektor asing untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) sementisnya dapat dihindari.
Hal itu bisa dilakukan jika Kementerian Ristek dan Dikti dapat memetakan persoalan dan membuat solusi peningkatan kualitas perguruan tinggi di Indonesia.
“Gagasan lama ini ibarat jalan pintas dan instan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, kunci ada di pemerintah sebagai pihak regulator,” kata Reni, di Jakarta, Selasa (30/7).
Dikatakan dia, wacana itu selain akan bertabrakan dengan berbagai aturan seperti UU 14/2015 tentang Guru dan Dosen dan UU No 12/2012 tentang Perguruan Tinggi, rencana tersebut menunjukkan kurang maksimalnya kementerian di bawah kepemimpinan Mohammad Nasir dalam membentuk sistem pendidikan tinggi yang visioner, ajeg dan adaptif dengan perkembangan jaman.
“Padahal dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah semestinya dapat membentuk sistem yang ajeg, visioner dan adaptif dengan perkembangan jaman. Kita jangan latah dengan menempel salin cara yang diterapkan oleh negara lain dengan impor ,” tegas Reni.
“Bahkan di konstitusi secara tegas keberpihakan politik anggaran khusus untuk sektor pendidikan. Pesan moralnya, peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggungjawab negara,” tegas Reni.
Tidak hanya itu, wakil ketua Umum DPP PPP ini mengingatkan pendidikan merupakan isu yang nenjadi perhatian konstitusi oleh para pendiri bangsa. Salah satu misi utama adanya negara ini, sambung dia, tak lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Reni juga menyebutkan pendidikan tidak sekadar melakukan aktivitas transfer pengetahuan dan tradisi intelektual, namun lebih dari itu pendidikan juga melakukan aktivitas transfer nilai.
“Ada nilai yang ditransfer dalam praktik pendidikan yakni nilai kebangsaan, keagamaan, kebudayaan, dan moral,” pungkasnya.
