Menteri Andi Amran saat melakukan pelantikan Pejabat Eselon 1 dan 2
MONITOR, Jakarta – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengingatkan kepada pejabat eselon 1 dan 2 yang dilantik mengenai masalah yang krusial yakni KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Apalagi persoalan tersebut sejak awal menjadi arahan dari Presiden RI, Joko Widodo.
“Sejak awal pemerintahan, Bapak Presiden mengarahkan dan mengingatkan untuk membebaskan KKN. Karena itu kami harus memulai hal itu dari Kementerian Pertanian,” kata Amran saat pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (29/7).
Amran menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan bermain-main dalam masalah KKN. Di Kementerian Pertanian setidaknya sekitar 1.500 pegawai yang dibebastugaskan karena persoalan KKN.
Dalam upaya memberi contoh untuk bersih dari KKN, Amran mengatakan, dirinya pernah menutup perusahaan racun tikus miliknya yang bergerak di seluruh Indonesia, karena mendapat amanah menjadi Menteri Pertanian. Padahal omset perusahaan tersebut mencapai Rp 250 triliun.
Contoh lainnya ungkap Amran, dirinya juga tidak menjadi seseorang yang pernah menjadi dosennya menjadi pejabat eselon 1. Meski orang tersebut telah mendaftar dua kali dan lulus seleksi menjadi pejabat, bahkan orang tersebut adalah lulusan Harvard University.
“Kami ingin menjadi teladan bagi bawahan. Jadi saat ini kami minta jangan ada lagi titipan. Karena titipan itu bisa menghinakan pada yang menitip dan dititip,” tegasnya.
Amran beralasan, jika ada pejabat titipan, maka loyalitas orang tersebut hanya fokus pada pejabat yang mendapat titipan, sehingga pekerjaan menjadi tidak fokus.
Amran kembali memberikan contoh, Presiden Joko Widodo sewaktu menjadi Walikota Solo juga mengingatkan kepada anaknya untuk tidak melanjutkan usahanya dan jangan berkunjung ke Walikota Solo. “Ini menjadi teladan kami untuk bersikap yang sama,” ujarnya.
Pejabat eselon 1 (pejabat Madya)
Pejabat eselon 2 (pejabat Pratama)
MONITOR, Bogor – Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Dr. Pamuji Lestari, melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT PLN (Persero) untuk memitigasi dampak…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komis IX DPR RI, Yahya Zaini menyoroti informasi mengenai 4.000…
MONITOR, Ciputat – Komnas Haji mempertanyakan dasar hukum, urgensi, serta landasan filosofis dan sosiologis dari…
MONITOR, Jakarta — Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan)…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memproses…