BERITA

Hari Anak Nasional, DPD Minta Jokowi Evaluasi Persoalan Perlindungan Anak

MONITOR, Jakarta – Anggota DPD RI Fahira Idris berharap, peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 23 Juli 2019 menjadi evaluasi bagi Pemerintahan Presiden Jokowi terhadap upaya, aksi, dan regulasi yang telah digulirkan dalam perlindungan anak. 

Menurut dia, selama hampir lima tahun ini, program perlindungan anak tidak mengalami kemajuan yang cukup signifikan.

“Malah dalam beberapa hal, kebijakan Pemerintah malah kontraproduktif untuk melindungi anak dari tindak kekerasan terutama fisik dan seksual. Salah satunya adalah kebijakan memberikan grasi kepada Neil Bantleman terpidana 11 tahun kasus pelecehan seksual anak yang kini sudah bebas,” kata Fahira dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Senin (29/7).

Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan, dirinya mengapresiasi keputusan Presiden yang menjadikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa, yang juga setara dengan penangan  narkoba dan terorisme pada 2016 silam. 

Namun, sambung aktivis perlindungan anak itu menilai keputusan yang salah satunya dilatarbelakangi kasus pemerkosaan anak (YY) oleh 14 laki-laki di Bengkulu ini, tidak diiringi dengan rencana besar atau grand desain perlindungan anak.

Padahal, lanjut Fahira, pengarusutamakan isu perlindungan anak dalam setiap rencana dan program pembangunan nasional terutama dalam bidang pendidikan, sosial ekonomi, dan penegakan hukum menjadi mutlak jika bangsa ini ingin menghilangkan praktik kekerasan terhadap anak.

“Rapor perlindungan anak kita belum mengembirakan atau masih jauh dari harapan. Bangsa besar ini belum punya grand desain perlindungan anak yang komprehensif. Alhasil program perlindungan anak sifatnya masih sporadis dan berjalan sendiri-sendiri,” paparnya.

“Jika ada kasus kekerasan terhadap anak yang di ekspose media barulah persoalan perlindungan anak menjadi perbincangan dan pemerintah sibuk mencari solusinya.”

“Karena sporadis dan berjalan parsial tak heran terkadang lahir kebijakan yang kontraproduktif. Salah satunya pemberian grasi kemarin,” pungkas Senator Jakarta ini.

Recent Posts

KAI Wisata Dukung KAI Expo 2025 Siapkan Diskon Tiket Kereta Hingga Konser Musik

MONITOR, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui anak usahanya PT Kereta Api Pariwisata…

8 menit yang lalu

Puan Tanggapi Usulan Cak Imin soal Pilkada, Wacana yang Harus Didiskusikan Semua Partai

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar…

36 menit yang lalu

Komisi III DPR Telaah Hasil Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Puan: Masukan dan Kajian

MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI melakukan penelaahan soal hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK)…

50 menit yang lalu

Dukung Asta Cita di Lumbung Pangan, Kementerian PU Pacu Pembangunan Bendungan Jenelata

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air guna…

3 jam yang lalu

DPR Minta Pemerintah Terbuka Soal Kerja Sama Pengelolaan Data dengan AS, Tak Boleh Sembarangan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, meminta pemerintah bersikap terbuka menyusul…

3 jam yang lalu

Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 Resmi Diluncurkan, Usung Budaya Transparansi

MONITOR, Jakarta - Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia resmi meluncurkan Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025.…

3 jam yang lalu