MONITOR, Jakarta – Pidato Visi Indonesia yang disampaikan Calon Presiden Terpilih Joko Widodo pada Minggu, 14 Juli 2019 kemarin di SICC Bogor, mendapat tanggapan dari banyak kalangan. Di pihak oposisi, Politikus PKS Fahri Hamzah menilai pidato berdurasi 24 menit itu tidak mengakomodir gagasan dalam bernegara.
“Bagusnya mudah dihafal, tapi jeleknya pidato itu tidak bisa mewakili ide-ide dasar dalam bernegara; negara hukum yang demokratis sebagai metode dasar bernegara,” kata Fahri Hamzah usai membaca teks pidato Jokowi, Senin (15/7).
Dari keseluruhan pidato Jokowi, Fahri menilai esensinya lebih cenderung berlomba-lomba mempercepat pembangunan infrastruktur. “Cara presiden untuk sampai kepada kesimpulan ‘Bersatu’ itu sangat berbau ‘pembangunanisme’ yang dulu sering kita dengar sebagai Trilogi Pembangunan: stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Dengan versi baru 5 tahap mencapai Visi Indonesia itu semua soal pembangunan,” kata Wakil Ketua DPR RI ini.
Ia juga menduga, Pemerintahan Jokowi kedepan memaksa bangsa Indonesia untuk bersatu dalam satu arah, tanpa mengetahui arah kemana yang akan dihadapi. Menurutnya, hal itu akan menimbulkan polemik baru bagi bangsa Indonesia kedepannya.
“Lalu, dengan landasan bahwa dunia kita semakin dinamis, presiden ingin memaksa bangsa ini untuk berubah…tanpa menjelaskan mau ke mana, lalu semua harus bersatu. Presiden memuji “oposisi dengan syarat”. Inilah yang kelak akan menjadi persoalan dan harus diperdebatkan,” tukasnya.
Fahri menegaskan, para Juru Bicara pasangan Jokowi-Ma’ruf ini harus mampu memberikan penjelaskan secara luas dan detail kepada publik mengenai gagasan yang tertuang dalam pidato Visi Indonesia tersebut.
“Saya mendorong para juru bicara pasangan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin untuk menjelaskan secara lebih luas makna pidato singkat itu. Sebab ia harus dapat menjadi bahan perdebatan kita semua,” imbuh Fahri.
