Pakar HTN: Pimpinan MPR RI Mendatang, Harus Sekaliber ‘Taufik Kiemas’

MONITOR, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Margarito Kamis mengatakan, secara konstitusi setiap anggota dewan, baik itu DPR RI maupun DPD RI memiliki hak untuk mengisi jabatan sebagai pimpinan maupun ketua MPR RI. 

Akan tetapi, pada prakteknya hak tersebut kemudian dilokalisir menjadi kewenangan fraksi, dan ini yang menjadi soal tersendiri.

“Setiap anggota DPR, DPD punya hak untuk mengisis semua jabatan di lembaga ini  lewat konstitusi , walau dalam prakteknya ini di lokalisir menjadi ” kewenangan fraksi” menjadi satu soal,” kata Margarito dalam acara diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk ‘Menjaga Politik Kebangsaan, Layakkah Semua Fraksi di Kursi Pimpinan MPR?’, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (8/7).

Kendati demikian, Margarito mengingatkan, dalam pengisian kekuasaan ini diperlukan adalah sosok pemimpin MPR RI nantinya haruslah sekaliber almarhum Taufik Kiemas yang relatif bisa menjadi penghubung disemua golongan.

“Terakhir yang saya mau katakan, kita cari orang yang bisa relatif sama dengan Pak Taufik Kiemas, bisa menjadi penghubung,  menjadi perekat antara kelompok-kelompok kekuatan politik yang saling berbeda yang terlihat keras di luar perbedaannya tetapi dengan kepemiminan bapak Taufik relatif bisa terkelola dengan baik,” ucapnya.

Dikatakan dia, posisi pimpinan MPR RI mendatang akan jauh lebih bagus bila dapat mengambil peran informal dalam menjembatani perbedaan-perbedaan yang muncul antara DPD dan DPR RI.

“Kita pernah berapa minggu yang lalu diskusi di sini, segala hal yang di dapati anggota DPD dari daerah (aspirasi) sampai di sini semuanya mentah, tetapi ini bisa dicairkan sedikit oleh ketua MPR andaikata ia memiliki kekuatan, sebut saja kekuatan integratif selemah apapun kekuatan itu, menurut saya perlu kita lakukan,” paparnya.

Bahkan, sambung dia, pada saat yang sama, penting juga kemudian MPR menampilkan diri secara terbuka terkait dengan gagasan-gagasan besar tentang bangsa ini.

“Terutama gagasan persatuan dan kesatuan, gotong royong, gagasan tentang kita sebagai bangsa yang satu di tengah begitu banyak (persoalan kebangsaan) sekarang ini,  untuk dipublikasikan kepada rakyat agar rakyat tahu,  bagi saya itu tuntutan-tuntutan yang relatif mesti di aktualkan, bisa direalisasikan,  bisa dipanggungkan oleh ketua atau oleh pimpinan MPR yang akan datang,”pungkasnya.