Ribut Tambah ‘Penumpang’, Wasekjen PAN: Yang Ribut Yang Tidak Punya Hak Preogratif

MONITOR, Jakarta – Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN Saleh Daulay menyarankan agar koalisi Jokowi-Ma’ruf untuk tegas dalam bersikap, terutama perihal penambahan anggota baru dalam partai koalisinya.

Jangan justru, partai yang berada di kubu Prabowo-Sandi diposisikan seakan sedang mengemis untuk masuk dalam koalisi Indonesia kerja (KIK).

“Pertama saya mau mengkritik pemerintah  kubunya koalisi, ya kalau kita ga mau bergabung dan ga mau tambah penumpang lagi, ngapain ditawar-tawari, ini mohon maaf bapak Presiden sendiri yang menawarkan,  bener nggak sih,” kata Saleh kepada wartawan, Sabtu (6/7).

Menurut dia, kalau memang dalam koalisi KIK ‘penumpanganya’ sudah penuh, tidak perlu juga kemudian menawarkan partai politik lainnya untuk masuk.

“Tutup saja, dan yang lebih lucunya lagi itu yang lebih banyak ribut itu, dimana ini kan hak prerogatif presiden, tetapi yang banyak komentar itu orang yang tidak mempunyai hak preogratif itu, betul ga? contoh misalnya Nasdem,” ujarnya.

Ia pun menilai perolehan hasil suara dalam pemilihan presiden 2019 kemarin tidak menunjukan hasil baik-baik saja bagi seorang petahana. Sebab, ada sekitar 45 persen pemilih yang justru memilih calon lain.

“Memangnya bagus buat 55 % itu, namun bagi 45 % Jokowi ga bagus, makanya mereka pilih yang lain,” pungkasnya.