Kementan: Peternak Rakyat Tetap Jadi Prioritas dalam Pengembangan Industri Ayam Nasional

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian menegaskan peternak rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan industri perunggasan nasional. Pemerintah memastikan investasi perunggasan harus memberikan manfaat nyata bagi peternak dalam negeri, memperkuat produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga ketahanan pangan.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah dinamika industri perunggasan nasional, mulai dari fluktuasi harga hingga meningkatnya perhatian publik terhadap rencana investasi di sektor unggas. Pemerintah menilai penguatan ekosistem nasional menjadi langkah penting agar industri perunggasan Indonesia tetap sehat, berdaya saing, dan tidak meninggalkan peternak rakyat sebagai tulang punggung produksi pangan nasional.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan pembangunan subsektor peternakan harus dilakukan secara terukur melalui penguatan kemitraan nasional yang melibatkan peternak rakyat, koperasi, pelaku usaha lokal, dan BUMN sektor pangan.

“Ekosistem perunggasan nasional harus dibangun secara berkeadilan. Arahan Menteri Pertanian jelas, penguatan dilakukan melalui ekosistem nasional yang melibatkan BUMN, peternak rakyat, koperasi, dan mitra lokal,” kata Agung di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Menurut Agung, pemerintah membuka ruang investasi, namun investasi tersebut harus memperkuat struktur industri nasional dari hulu hingga hilir dan tetap mengutamakan kepentingan peternak dalam negeri.

“Kita ingin industri ini tumbuh sehat. Karena itu pemerintah mendorong model kemitraan yang melibatkan pelaku lokal, peternak rakyat, dan BUMN sebagai bagian dari penguatan rantai pasok nasional,” ujarnya.

Ia menegaskan arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman sangat jelas, yakni investasi tidak boleh membuat peternak rakyat tersisih di negaranya sendiri.

“Menteri Pertanian sudah berkali-kali mengingatkan bahwa investasi harus melibatkan mitra lokal. Investasi harus memberikan ruang tumbuh bagi peternak nasional, bukan justru memperlebar ketimpangan di dalam negeri,” kata Agung.

Saat ini Kementerian Pertanian terus memperkuat model hilirisasi ayam terintegrasi (HAT) berbasis kemitraan nasional, mulai dari pembibitan, pakan, pengolahan, distribusi, hingga penyerapan produk pangan protein hewani. Dalam skema tersebut, peternak rakyat ditempatkan sebagai bagian utama dalam rantai produksi nasional.

Pemerintah juga memperkuat peran BUMN sektor pangan dalam penyerapan hasil produksi peternak, stabilisasi harga, dan penguatan distribusi agar industri perunggasan nasional berjalan lebih sehat dan seimbang.

“Kita ingin investasi yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat produksi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Itu prinsip utamanya,” ujarnya.

Penguatan ekosistem nasional dinilai penting karena kondisi produksi telur nasional saat ini berada dalam kondisi surplus. Karena itu, tantangan utama industri perunggasan bukan lagi pada peningkatan produksi, melainkan memperkuat pasar, distribusi, dan perlindungan terhadap peternak rakyat.

Sementara itu, Menanggapi penguatan ekosistem perunggasan nasional yang didorong Kementerian Pertanian melalui keterlibatan BUMN, peternak rakyat, dan mitra lokal, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menilai langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan industri unggas nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan dalam negeri.

Tauhid mengatakan pemerintah dan dunia usaha perlu memprioritaskan penguatan industri peternakan unggas nasional untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk pemenuhan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG), baik untuk kebutuhan telur, daging ayam, maupun produk protein hewani lainnya.

“Saya kira Industri dalam negeri dan peternak mandiri sebenarnya mampu menjalankan hal tersebut tanpa harus bergantung pada kerja sama dengan pihak luar negeri,” ujar Tauhid Ahmad.

Menurutnya, apabila peluang besar tersebut justru diberikan kepada investor asing pada sektor yang sebenarnya mampu dikerjakan industri nasional, maka potensi nilai tambah ekonomi domestik akan banyak keluar ke luar negeri.

“Kalau kesempatan besar ini diberikan kepada investor asing untuk urusan yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri, maka nilai tambah ekonominya akan banyak keluar, mulai dari teknologi, tenaga kerja, obat-obatan unggas, hingga indukannya. Sementara peternak mandiri di sekitar program MBG justru berpotensi kehilangan pasar,” katanya.

Tauhid juga mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap pihak luar berpotensi meningkatkan arus impor dan memberi tekanan terhadap perekonomian nasional.

“Kondisi tersebut bisa memperbesar arus impor dan memperburuk kondisi perdagangan kita. Pada triwulan I 2026 saja impor tumbuh 7,18 persen, sementara ekspor hanya tumbuh 0,90 persen. Jika terus dibiarkan, devisa negara juga akan semakin tergerus,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai upaya menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor unggas, seharusnya lebih mengutamakan kemampuan produksi dalam negeri dan pemberdayaan peternak rakyat.

“Ketahanan pangan tidak boleh hanya bicara produksi, tetapi juga kesejahteraan peternaknya. Dunia usaha, pemerintah, dan perwakilan peternak mandiri harus duduk bersama mencari jalan tengah agar ketahanan pangan tercapai tanpa membuat peternak rakyat menjadi pihak yang dirugikan,” ujar Tauhid.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Gadjah Mada, Prof Budi Guntoro, yang menilai penguatan peternakan rakyat harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi produksi telur nasional yang saat ini mengalami surplus.

“Artinya, Indonesia tidak sedang kekurangan telur, melainkan menghadapi surplus yang bersifat struktural,” kata Prof Budi dalam dilansir Antara, Kamis (30/4/2026).

Menurut Prof Budi, persoalan utama subsektor ayam petelur saat ini bukan kekurangan produksi, melainkan ketimpangan pasar dan lemahnya posisi tawar peternak rakyat.

Ia menilai penguatan koperasi peternak, distribusi, dan kemitraan nasional menjadi langkah yang lebih tepat untuk memperkuat peternak rakyat sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

“Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing,” ujar Prof Budi.

Kementerian Pertanian memastikan penguatan ekosistem perunggasan nasional akan terus diarahkan pada peningkatan produksi dalam negeri, hilirisasi, penguatan kemitraan usaha, dan perlindungan peternak rakyat agar subsektor peternakan nasional semakin kuat, modern, dan berdaya saing.