MONITOR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menobatkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tugas berat pun sudah menanti pasangan ini dalam merealisasikan janji-janji kampanyenya.
Melihat ini, pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menilai program atau janji Jokowi di tahun kedua menjabat akan berat dilaksanakan. Salah satunya adalah terkait janji kartu prakerja bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.
“Untuk merealisasikan kartu pekerja ini bukan perkara mudah. Membutuhkan antisipasi yang sistemik, misal kartu prakerja itu mesti didesain yang baik,” kata Ubedillah.
Dikatakan Ubedillah, kalaupun kartu tersebut direalisasikan hal itu tidak bisa dilakukaan secara langsung.
“Mungkin tidak langsung sekarang, dua atau tiga tahun setelah anak-anak milenial ini memiliki asuransi pengangguran prakerja supaya negara tidak beban,” ungkapnya.
Sebab apabila semua pengangguran diberi kartu prakerja maka kerugian negara akan sangat besar. Sehingga dibutuhkan suatu pemikiran yang utuh sebelum pelaksanaan program tersebut.
“Yang sulit ini kan yang terjemahan seperti apa karena itu nanti membebani APBN, sekarang aja devisit APBN ini jadi devisitnya lumayan oleh karena itu seluruh janji kampanye itu tidak mudah dilaksanakan,” ujarnya.
Jika dibandingkan dengam program Jokowi di periode pertama, menurutnya tidak semua program yang dilaksanakan pada periode kedua ini memiliki kesinambungan.
“Yang paling berkesinambungan mungkin infrastruktur. Tapi ada problem yang tidak berkesinambungan yakni BPJS itu perlu diselesaikan bagaimana menyelesaikan masalah lima tahun lalu diselesaikan,” ungkapnya.
Kemudian soal kartu pintar itu masih berkesinambungan karena hal itu memang sudah lama ada bahkan sejak era presiden SBY. Hanya saja kala itu bernama bidik misi. Namun yang lebih penting menurutnya yang harus diselesaikan yakni persoalan SDM.
“Harus dievaluasi karena hanya infrastruktur terlalu ambisius. Resikonya kementerian tidak dapat peluang financial. Kalau sekarang orientasinya benar SDM perlu dikalkulasi berapa biaya yang diutamakan,” paparnya.
“Misal dalam UU 1945 ada (dana) untuk pendidikan 20 persen, kalau itu dijalankan konsisten saya yakin SDM baik tapi kan tidak konsisten ya pemerintahan Jokowi, SBY dan 20 persen itu tidak hanya untuk kemendikbud hanya 12 persen jadi kalau mau konsisten apapun yang terjadi jalan terus, kalau akal-akalan lagi ya sama lagi nanti,” pungkasnya.
