Jatah Kursi Menteri Berpolemik, PKB: Jangan Terlalu Serius

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa terkait ‘jatah’ posisi menteri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sepenuhnya merupakan kewenangan presiden. Hal itu menanggapi polemik saling klaim jatah kursi menteri yang terjadi antar partai politik (Parpol) pendukung.

“Kalau soal menteri itu adalah kewenangan penuh presiden, tugas kita sebagai partai pendukung adalah mendukung dan mengawal sampai dia (Jokowi) jadi,” kata Karding kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (5/7).

Pun demikian, ia menyakini jika dalam pembagian kursi menteri, presiden akan bersikap proporsional kepada semua Parpol pendukung.

“Pak Jokowi pasti kalau pemilihan menterinya berdasarkan pada misalnya jatah-jatah seperti itu, tentu akan proporsional,” ujarnya.

“Jadi menurut saya itu hanya wacana-wacana aja, ga usah terlalu diganggapi terlalu serius. Kan tidak mungkin PDIP lebih sedikit dari PPP tidak mungkin atau sebaliknya kan tidak mungkin,”tambah dia.

Yang terpenting, sambung Karding, para kandidat pembantu presiden nantinya dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan presiden dalam rangka menompang kinerja pemerintahan lima tahun ke depan.

“Pak Jokowi sudah menyatakan, dia pengennya menteri yang cepat, menteri yang eksekutor yang mempunyai kepemimpinan kuat dan manajerial, bagus dan beliau inginnya juga banyak anak-anak muda hari ini,” ucapnya.

“Kita tunggu saja seperti apa nanti apakah mereka ini berasal dari partai atau non partai,” pungkas anggota komisi III DPR RI itu.

Sebelumnya diberitakan, Partai Nasdem sempat berang, ketika PKB memunculkan permintaan jatah kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hingga 10 kursi.

Menurut Nasdem, bila diukur dari perolehan suara di Pemilu 2019, maka sudah sepantasnya partai bentukan Surya Paloh itu mendapat kursi menteri lebih banyak dibandingkan partai pimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tersebut.

Bahkan, PDI Perjuangan pun sempat berhitung soal permintaan jatah kursi menteri yang diajukan PKB, Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno pun berkelekar bahwa partainya akan minta berapa?.