Direktur IPR Ujang Komaruddin (dok: Hendrik Monitor)
MONITOR, Jakarta – Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai bisa saja tawaran koalisi Jokowi- Ma’ruf untuk Gerindra bergabung ke pemerintah bukan sekedar basa basi politik saja.
Sebab, menurut dia, partai bentukan Prabowo Subianto itu yang memiliki barganing politik paling kuat jika dibandingkan partai yang ada di kubu 02 lainnya.
Hal itu menanggapi sikap partai koalisi tim kampanye nasional (TKN) untuk mengusulkan agar Partai Gerindra ditawarkan terlebih dahulu, sebelum Demokrat maupun PAN. Sementara PKS sejak awal sudah mendeklarasikan akan berada di luar pemerintah atau opsisi.
“Bisa jadi hal tersebut merupakan tawaran serius_ red. Karena diantara partai-partai koalisi di kubu 02 yang memiliki bargaining politik tinggi ya Gerindra,” kata Ujang saat dihubungi MONITOR, Selasa (2/7).
Jadi wajar jika Gerindra untuk ditawari lebih dulu dari pada yang lainnya,” tambahnya.
Meskipun, sambung Ujang, tawaran tersebut bukan berarti menutup kemungkinan partai koalisi Indonesia adil makmur lainnya tidak dapatkan ‘jatah politik’ nya.
“Bagi kubu Jokowi-Ma’ruf belum cukup satu Parpol saja. Namun jika bisa semua partai koalisi kubu 02 dirangkul,” ujarnya.
“Alasannya, bisa saja koalisi gemuk, untuk kestabilan politik dan mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kedepan (terlebih di parlemen),” pungkas Ujang.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia mempertegas komitmennya dalam membawa pendidikan Islam ke panggung…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memperkuat daya saing industri nasional melalui peningkatan layanan jasa…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI terus memacu proses pemvisaan jemaah haji…
MONITOR, Jakarta - Kinerja industri pengolahan nasional pada awal tahun 2026 tetap menunjukkan ketahanan dan…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian menyatakan kebijakan pembatasan impor unggas dan telur oleh Otoritas Pangan…